Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi memberikan apresiasi mendalam terhadap kinerja terbaik Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim serta keikutsertaannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Seiring berjalannya waktu dengan melihat perkembangan dan persaingan bisnis perbankan yang semakin meningkat pesat, maka diperlukan langkah dalam mengambil suatu kebijakan bersifat strategis dan tepat.
"Bentuk badan hukum perusahaan daerah tampaknya membuat BPD Kaltim mengalami kendala serta kesulitan dalam menjalin hubungan kerjasama perbankan dengan pihak perbankan luar negeri. Upaya dalam peralihan status bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) sangat dibutuhkan BPD Kaltim," ungkapnya.
Langkah perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) tersebut merupakan suatu langkah kebijakan terbaik dalam industri perbankan. Tujuannya meningkatkan branding/image BPD Kaltim dalam skala nasional maupun internasional. Terlebih lagi, perbankan dunia internasional hanya mengenal bentuk badan usaha limited company atau perseroan terbatas, lantaran pihak luar tidak menginginkan apabila terjadi sengketa bersama BPD Kaltim. Oleh sebab itu, pihak luar sangat mempertimbangkan hal tersebut.
"Peralihan status badan hukum menjadi penting dan harus disegerakan. Karena selain dari bagian rencana program transformasi juga untuk memberikan payung hukum yang sah dan lebih pasti terkait dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Selain itu, Ali Hamdi juga mengharapkan kepada BPD Kaltim agar dapat melakukan pelayanan ekstra prima dengan turun langsung ke lapangan menjemput nasabah. Seperti melakukan door to door ke rumah warga untuk silahturahmi juga mempertanyakan apakah sudah menabung di Bankaltim atau belum.
"Apakah orang yang ada di Jalan Awanglong dan daerah sekitarnya sudah menabung di Bankaltim ? BPD Kaltim harus menjadikan seorang nasabah sebagai raja dengan pelayan terbaik, menjemput nasabah langsung tanpa harus menunggunya," ujar Ali. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Seiring berjalannya waktu dengan melihat perkembangan dan persaingan bisnis perbankan yang semakin meningkat pesat, maka diperlukan langkah dalam mengambil suatu kebijakan bersifat strategis dan tepat.
"Bentuk badan hukum perusahaan daerah tampaknya membuat BPD Kaltim mengalami kendala serta kesulitan dalam menjalin hubungan kerjasama perbankan dengan pihak perbankan luar negeri. Upaya dalam peralihan status bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) sangat dibutuhkan BPD Kaltim," ungkapnya.
Langkah perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) tersebut merupakan suatu langkah kebijakan terbaik dalam industri perbankan. Tujuannya meningkatkan branding/image BPD Kaltim dalam skala nasional maupun internasional. Terlebih lagi, perbankan dunia internasional hanya mengenal bentuk badan usaha limited company atau perseroan terbatas, lantaran pihak luar tidak menginginkan apabila terjadi sengketa bersama BPD Kaltim. Oleh sebab itu, pihak luar sangat mempertimbangkan hal tersebut.
"Peralihan status badan hukum menjadi penting dan harus disegerakan. Karena selain dari bagian rencana program transformasi juga untuk memberikan payung hukum yang sah dan lebih pasti terkait dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Selain itu, Ali Hamdi juga mengharapkan kepada BPD Kaltim agar dapat melakukan pelayanan ekstra prima dengan turun langsung ke lapangan menjemput nasabah. Seperti melakukan door to door ke rumah warga untuk silahturahmi juga mempertanyakan apakah sudah menabung di Bankaltim atau belum.
"Apakah orang yang ada di Jalan Awanglong dan daerah sekitarnya sudah menabung di Bankaltim ? BPD Kaltim harus menjadikan seorang nasabah sebagai raja dengan pelayan terbaik, menjemput nasabah langsung tanpa harus menunggunya," ujar Ali. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015