Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengelar rapat dan sosialisasi program Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015.
Wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Ghufron Yusuf saat membuka sosialisasi di Tenggarong, Jumat, mengatakan kegiatan ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 460/2254/SJ tanggal 5 Mei 2015 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan Program Perlindungan Sosial (PLS) 2015.
"Rapat sosialisasi PBDT ini kemudian ditindaklanjuti surat dari Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K Nomor B170/Setwapres/D/TNP2K.03.04/05/2015, perihal Informasi Teknis PBDT 2015," kata Ghufron Yusuf.
Jika telah rampung, kata Ghufron, hasil PBDT 2015 akan disampaikan ke bupati dan dilaporkan ke gubernur, untuk kemudian disampaikan ke Sekretaris Wapres yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Kutai Kartanegara.
Menurut wabup, PBDT sangat penting dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk menyinkronkan baik dalam pemuktahiran data maupun penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.
"Dengan adanya PBDT ini, diharapkan data yang dihasilkan akurat dan sesuai fakta tanpa ada kepentingan apapun di dalamnya, sehingga pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dapat lebih tepat sasaran," jelasnya.
PBDT 2015 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan basis data terpadu yang merupakan komponen utama dalam sistem penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
"Basis data terpadu akan menampilkan informasi kondisi sosio-ekonomi terkini dari rumah tangga dan individu," katanya dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara Akhmad Junaidi.
Oleh karena itu, ia berharap semua pihak yang terlibat dalam PBDT 2015 dapat bekerja sama dan bekerja keras, agar data yang didapatkan akurat dan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada di wilayah masing-masing.
Dia juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PBDT untuk bekerja jujur tanpa ada kepentingan apapun, karena konsekuensi dari kekeliruan data akan berdampak pada anggaran yang tidak tepat sasaran dan juga akan berdampak hukum.
"Seluruh pihak agar menjalankan kegiatan ini secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi, karena penanganan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab moral kita semua," ungkap Ghufron Yusuf. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Ghufron Yusuf saat membuka sosialisasi di Tenggarong, Jumat, mengatakan kegiatan ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 460/2254/SJ tanggal 5 Mei 2015 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan Program Perlindungan Sosial (PLS) 2015.
"Rapat sosialisasi PBDT ini kemudian ditindaklanjuti surat dari Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K Nomor B170/Setwapres/D/TNP2K.03.04/05/2015, perihal Informasi Teknis PBDT 2015," kata Ghufron Yusuf.
Jika telah rampung, kata Ghufron, hasil PBDT 2015 akan disampaikan ke bupati dan dilaporkan ke gubernur, untuk kemudian disampaikan ke Sekretaris Wapres yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Kutai Kartanegara.
Menurut wabup, PBDT sangat penting dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk menyinkronkan baik dalam pemuktahiran data maupun penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.
"Dengan adanya PBDT ini, diharapkan data yang dihasilkan akurat dan sesuai fakta tanpa ada kepentingan apapun di dalamnya, sehingga pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dapat lebih tepat sasaran," jelasnya.
PBDT 2015 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan basis data terpadu yang merupakan komponen utama dalam sistem penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
"Basis data terpadu akan menampilkan informasi kondisi sosio-ekonomi terkini dari rumah tangga dan individu," katanya dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara Akhmad Junaidi.
Oleh karena itu, ia berharap semua pihak yang terlibat dalam PBDT 2015 dapat bekerja sama dan bekerja keras, agar data yang didapatkan akurat dan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada di wilayah masing-masing.
Dia juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PBDT untuk bekerja jujur tanpa ada kepentingan apapun, karena konsekuensi dari kekeliruan data akan berdampak pada anggaran yang tidak tepat sasaran dan juga akan berdampak hukum.
"Seluruh pihak agar menjalankan kegiatan ini secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi, karena penanganan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab moral kita semua," ungkap Ghufron Yusuf. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015