Jakarta (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta kontraktor migas asal Perancis, Total E&P Indonesie, untuk tetap dilibatkan dalam masa transisi alih kelola Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero).
"Saya minta agar dalam masa transisi, Total (TEPI) tetap dilibatkan. Pasalnya saya khawatir produksi migas turun," kata Awang Faroek dalam seminar nasional bertajuk Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia di Jakarta, Senin.
Menurut dia, ketika produksi minyak dan gas bumi dari lapangan tersebut turun, bangsa Indonesia akan menderita kerugian yang besar. Pasalnya Blok Mahakam memproduksi migas hampir 25 persen dari total produksi nasional saat ini.
"Yang rugi tidak hanya Kaltim, tapi seluruh Indonesia juga, kan untuk menjaga kepentingan nasional juga," ujarnya.
Kendati optimistis bangsa Indonesia mampu 100 persen mengelola Blok Mahakam, Awang mengaku khawatir karena teknologi dalam pengelolaan wilayah kerja migas itu masih bergantung pada pihak asing.
"Saya setuju Pertamina 100 persen, orang Indonesia pasti sanggup (mengelola). Tapi kan teknologi kita masih bergantung pada asing," katanya.
Ada pun terkait skema kerja sama di masa mendatang, Awang mengusulkan adanya pembagian saham di mana daerah memegang 19 persen, Pertamia 51 persen dan Total tidak lebih dari 30 persen.
Berbeda pendapat dengan Awang, Anggota Dewan Energi Nasional Andang Bachtiar mengatakan Indonesia sudah memiliki teknologi dan sistem tata kelola yang digunakan Total sejak pengembalian biaya operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas atau "cost recovery".
"Teknologi dan sistem sudah dibeli lewat 'cost recovery', berarti sejak 50 tahun sudah dimiliki Indonesia. Kenapa tetap diajak negosiasi?," katanya.
Di sisi lain, lanjut Andang, pemerintah juga tak perlu lagi khawatir terkait permodalan lantaran blok migas tersebut adalah incaran semua investor.
Ia hanya mengingatkan, perlunya berhati-hati akan kehadiran para "makelar".
Sementara untuk urusan sumber daya manusia, Pertamina sebagai kontraktor selanjutnya, memang sudah sepantasnya tetap mempekerjakan pegawai lama di Mahakam untuk menjaga produktifitas lapangan migas itu.
"Pesan saya buat Pertamina, perhatikan pegawai di sana. Kalau satu divisi di sana pergi ke Qatar, selesai semua. Langsung lumpuh (kegiatan operasional)," katanya.
Pertamina menargetkan bisa segera melakukan transisi paling lambat pada 2016 sehingga pada 1 Januari 2018, perusahaan pelat merah itu sudah bisa menjadi operator Blok Mahakam di Kalimantan Timur.
TEPI sebagai operator Mahakam kini menguasai 50 persen hak partisipasi dan sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada akhir 2017 setelah berjalan 50 tahun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Saya minta agar dalam masa transisi, Total (TEPI) tetap dilibatkan. Pasalnya saya khawatir produksi migas turun," kata Awang Faroek dalam seminar nasional bertajuk Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia di Jakarta, Senin.
Menurut dia, ketika produksi minyak dan gas bumi dari lapangan tersebut turun, bangsa Indonesia akan menderita kerugian yang besar. Pasalnya Blok Mahakam memproduksi migas hampir 25 persen dari total produksi nasional saat ini.
"Yang rugi tidak hanya Kaltim, tapi seluruh Indonesia juga, kan untuk menjaga kepentingan nasional juga," ujarnya.
Kendati optimistis bangsa Indonesia mampu 100 persen mengelola Blok Mahakam, Awang mengaku khawatir karena teknologi dalam pengelolaan wilayah kerja migas itu masih bergantung pada pihak asing.
"Saya setuju Pertamina 100 persen, orang Indonesia pasti sanggup (mengelola). Tapi kan teknologi kita masih bergantung pada asing," katanya.
Ada pun terkait skema kerja sama di masa mendatang, Awang mengusulkan adanya pembagian saham di mana daerah memegang 19 persen, Pertamia 51 persen dan Total tidak lebih dari 30 persen.
Berbeda pendapat dengan Awang, Anggota Dewan Energi Nasional Andang Bachtiar mengatakan Indonesia sudah memiliki teknologi dan sistem tata kelola yang digunakan Total sejak pengembalian biaya operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas atau "cost recovery".
"Teknologi dan sistem sudah dibeli lewat 'cost recovery', berarti sejak 50 tahun sudah dimiliki Indonesia. Kenapa tetap diajak negosiasi?," katanya.
Di sisi lain, lanjut Andang, pemerintah juga tak perlu lagi khawatir terkait permodalan lantaran blok migas tersebut adalah incaran semua investor.
Ia hanya mengingatkan, perlunya berhati-hati akan kehadiran para "makelar".
Sementara untuk urusan sumber daya manusia, Pertamina sebagai kontraktor selanjutnya, memang sudah sepantasnya tetap mempekerjakan pegawai lama di Mahakam untuk menjaga produktifitas lapangan migas itu.
"Pesan saya buat Pertamina, perhatikan pegawai di sana. Kalau satu divisi di sana pergi ke Qatar, selesai semua. Langsung lumpuh (kegiatan operasional)," katanya.
Pertamina menargetkan bisa segera melakukan transisi paling lambat pada 2016 sehingga pada 1 Januari 2018, perusahaan pelat merah itu sudah bisa menjadi operator Blok Mahakam di Kalimantan Timur.
TEPI sebagai operator Mahakam kini menguasai 50 persen hak partisipasi dan sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada akhir 2017 setelah berjalan 50 tahun. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015