Samarinda (ANTARA Kaltim) - Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam dan Suluh Nusantara meminta pemerintah menggandeng badan usaha milik daerah migas Kaltim dalam pengelolaan Blok Mahakam setelah berakhirnya kontrak Total E&P pada 2017.
Sekretaris Aliansi Rakyat Kaltim Abdul Rivai AG dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Samarinda, Rabu, menegaskan pengelolaan Blok Mahakam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim.
"Kesenjangan ekonomi, minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembangunan daerah di wilayah perbatasan Kaltim harus menjadi perhatian serius dari pemerintah," katanya.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda itu, pihaknya merekomendasikan BUMD migas Kaltim dilibatkan dalam pengelolaan sejak 2015, agar segera memiliki kesiapan dalam menyambut berakhirnya kontrak Total E&P pada 2017 mendatang.
Rivai mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Mahakam pasca-berakhirnya kontrak Total E&P.
"Blok Mahakam tidak sekadar persoalan lokal Kaltim, melainkan persoalan strategis nasional dan negara harus punya peran besar dalam menentukan pengelolaannya agar bisa memakmurkan dan menyejahterakan rakyat," tambahnya.
Namun, Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam dan Suluh Nusantara menilai penunjukan Pertamina sebagai operator harus disertai dengan pelibatan pemerintah daerah Kaltim, baik pemprov maupun Pemkab Kutai Kartanegara yang juga telah memiliki BUMD migas.
Keterlibatan BUMD sebagai representasi partisipasi daerah akan memberi kebanggaan kepada masyarakat Kaltim, setelah 50 tahun hanya menonton eksploitasi sumber daya alam di Blok Mahakam.
"Silahkan Pertamina memiliki saham mayoritas, namun berikan pemerintah daerah saham minoritas," ujar Rivai.
Jika Kaltim hanya mengharapkan dana bagi hasil migas, lanjut Rivai, hal itu adalah bentuk pasif pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
"Namun, keikutsertaan BUMD dalam mengelola blok migas, niscaya akan memberikan dampak kesejahteraan yang makin baik bagi Provinsi Kaltim yang masih serba tertinggal dalam pembangunan," katanya.
Ia menambahkan perjuangan para tokoh politik, agama, pemuda, praktisi migas, dan akademisi di Aliansi Rakyat Kaltim selama beberapa tahun ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan daerah.
"Setelah Pertamina diberi kesempatan, kami mengingatkan agar daerah tidak ditinggalkan," tegas Rivai. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Sekretaris Aliansi Rakyat Kaltim Abdul Rivai AG dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Samarinda, Rabu, menegaskan pengelolaan Blok Mahakam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim.
"Kesenjangan ekonomi, minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembangunan daerah di wilayah perbatasan Kaltim harus menjadi perhatian serius dari pemerintah," katanya.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda itu, pihaknya merekomendasikan BUMD migas Kaltim dilibatkan dalam pengelolaan sejak 2015, agar segera memiliki kesiapan dalam menyambut berakhirnya kontrak Total E&P pada 2017 mendatang.
Rivai mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Mahakam pasca-berakhirnya kontrak Total E&P.
"Blok Mahakam tidak sekadar persoalan lokal Kaltim, melainkan persoalan strategis nasional dan negara harus punya peran besar dalam menentukan pengelolaannya agar bisa memakmurkan dan menyejahterakan rakyat," tambahnya.
Namun, Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam dan Suluh Nusantara menilai penunjukan Pertamina sebagai operator harus disertai dengan pelibatan pemerintah daerah Kaltim, baik pemprov maupun Pemkab Kutai Kartanegara yang juga telah memiliki BUMD migas.
Keterlibatan BUMD sebagai representasi partisipasi daerah akan memberi kebanggaan kepada masyarakat Kaltim, setelah 50 tahun hanya menonton eksploitasi sumber daya alam di Blok Mahakam.
"Silahkan Pertamina memiliki saham mayoritas, namun berikan pemerintah daerah saham minoritas," ujar Rivai.
Jika Kaltim hanya mengharapkan dana bagi hasil migas, lanjut Rivai, hal itu adalah bentuk pasif pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
"Namun, keikutsertaan BUMD dalam mengelola blok migas, niscaya akan memberikan dampak kesejahteraan yang makin baik bagi Provinsi Kaltim yang masih serba tertinggal dalam pembangunan," katanya.
Ia menambahkan perjuangan para tokoh politik, agama, pemuda, praktisi migas, dan akademisi di Aliansi Rakyat Kaltim selama beberapa tahun ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan daerah.
"Setelah Pertamina diberi kesempatan, kami mengingatkan agar daerah tidak ditinggalkan," tegas Rivai. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015