Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Tokoh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Rachmad Mas`ud, di Balikpapan, Minggu, mengingatkan bahwa proyek Coastal Road akan mengancam Balikpapan.
Proyek itu akan mengancam kelangsungan ekosistem, mengubah bentang alam dan mengakibatkan abrasi, menghilangkan situs sejarah Perang Dunia II, dan menutup akses masyarakat ke pantai sebagai ruang terbuka publik, ujar dia.
"Kalau kajiannya menyebutkan tidak ada ekosistem di sepanjang kawasan yang akan dibangun coastal road itu, saya ragukan kajian tersebut," ujar Rachmad Mas`ud lagi.
Pemerintah Kota Balikpapan berencana membangun jalan dari Pelabuhan Semayang di barat hingga ke Bandara Sepinggan di utara, dengan mereklamasi pantai sepanjang lebih kurang 10 km.
Pemkot setempat menyerahkan pembangunannya kepada investor, dengan membagi-baginya kepada 7 segmen.
Enam segmen diserahkan kepada investor, dan satu segmen dibangun sendiri oleh Pemkot Balikpapan.
Di sepanjang jarak itu terbentang Pantai Melawai dan Pantai Banua Patra yang menjadi tempat pendaratan pasukan Sekutu dalam Perang Dunia II.
Pasukan dari Australia dan Selandia Baru itu, diangkut kapal perang Amerika Serikat mendarat untuk membebaskan Balikpapan dari kekuasaan Jepang pada bulan Mei 1945.
"Sampai sekarang, setiap tahun masih datang veteran dari Australia memperingati Anzac Day di Balikpapan. Mereka menggelar upacara di Tugu Australia itu, lalu juga ada tabur bunga ke pantai," kata Kurniawan, warga senior kota minyak itu pula.
Pantai Monumen Perjuang Rakyat (Monpera), termasuk juga Pantai Kemala menjadi ruang publik, tempat masyarakat Balikpapan bebas datang tanpa dipungut biaya.
Rachmad Mas`ud menegaskan bahwa sesungguhnya Balikpapan memiliki banyak pilihan untuk pembangunan selain dengan menguruk pantai.
Menurutnya, bila pun tetap ingin membangun di pantai, maka hendaknya tidak menguruk atau menimbun pantai, tetapi bisa membuat jalan di atas tiang pancang seperti flyover.
"Menimbun atau reklamasi pantai bukan solusi untuk memperindah kota khususnya daerah pesisir, justru akan memicu abrasi di daerah sekitarnya. Jadi ini perlu dipertimbangkan kembali," ujar Mas`ud. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Proyek itu akan mengancam kelangsungan ekosistem, mengubah bentang alam dan mengakibatkan abrasi, menghilangkan situs sejarah Perang Dunia II, dan menutup akses masyarakat ke pantai sebagai ruang terbuka publik, ujar dia.
"Kalau kajiannya menyebutkan tidak ada ekosistem di sepanjang kawasan yang akan dibangun coastal road itu, saya ragukan kajian tersebut," ujar Rachmad Mas`ud lagi.
Pemerintah Kota Balikpapan berencana membangun jalan dari Pelabuhan Semayang di barat hingga ke Bandara Sepinggan di utara, dengan mereklamasi pantai sepanjang lebih kurang 10 km.
Pemkot setempat menyerahkan pembangunannya kepada investor, dengan membagi-baginya kepada 7 segmen.
Enam segmen diserahkan kepada investor, dan satu segmen dibangun sendiri oleh Pemkot Balikpapan.
Di sepanjang jarak itu terbentang Pantai Melawai dan Pantai Banua Patra yang menjadi tempat pendaratan pasukan Sekutu dalam Perang Dunia II.
Pasukan dari Australia dan Selandia Baru itu, diangkut kapal perang Amerika Serikat mendarat untuk membebaskan Balikpapan dari kekuasaan Jepang pada bulan Mei 1945.
"Sampai sekarang, setiap tahun masih datang veteran dari Australia memperingati Anzac Day di Balikpapan. Mereka menggelar upacara di Tugu Australia itu, lalu juga ada tabur bunga ke pantai," kata Kurniawan, warga senior kota minyak itu pula.
Pantai Monumen Perjuang Rakyat (Monpera), termasuk juga Pantai Kemala menjadi ruang publik, tempat masyarakat Balikpapan bebas datang tanpa dipungut biaya.
Rachmad Mas`ud menegaskan bahwa sesungguhnya Balikpapan memiliki banyak pilihan untuk pembangunan selain dengan menguruk pantai.
Menurutnya, bila pun tetap ingin membangun di pantai, maka hendaknya tidak menguruk atau menimbun pantai, tetapi bisa membuat jalan di atas tiang pancang seperti flyover.
"Menimbun atau reklamasi pantai bukan solusi untuk memperindah kota khususnya daerah pesisir, justru akan memicu abrasi di daerah sekitarnya. Jadi ini perlu dipertimbangkan kembali," ujar Mas`ud. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015