Bontang (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Komisi II DPRD Kota Bontang, Ma`ruf Effendi meminta optimalisasi dana bergulir untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Dana bergulir yang selama ini menjadi program Pemkot Bontang, belum tersalurkan maksimal. Buktinya, alokasi dana Rp4 miliar kepada UMKM mandek," ungkap Ma`ruf Effendi, di Bontang, Minggu.
Mandeknya dana bergulir tersebut kata Ma`ruf Effendi karena status Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dianggap tidak bisa menjalankan perannya secara maksimal.
"Seharusnya, Unit Pelayanan Tekhis (UPT) Dana Begulir diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersifat otonom agar dapat menyalurkan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil secara optimal," kata Ma`ruf Effendi.
Selama ini lanjut Ma`ruf Effendi, UPT Dana Bergulir hanya bisa melakukan penagihan atas kredit atau pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Sedangkan, untuk tugas penyalurkan dana, terpaksa dihentikan akibat ketentuan baru dari Peraturan Menteri Keuangan yang mensyaratkan pengelolaan dana bergulir harus ditangani lembaga otonom.
Akibatnya tambah dia, alokasi dana bergulir senilai Rp4 miliar untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM tidak terserap
"Ini sangat disayangkan, mengingat pertumbuhan sektor UMKM di masyarakat sangat tergantung dengan akses permodalan yang mudah dan ringan dari sisi bunga pinjaman. Jadi, disayangkan kalau penyaluran dana bergulir ini mandek, hanya karena terkendala urusan kelembagaan," ujar Ma`ruf Effendi.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Bontang segera menyiapkan draft peningkatan UPT Dana Bergulir menjadi BLUD.
"Kelembagaan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut program peningkatan ekonomi masyarakat kecil," katanya.
"Kami meminta agar pemerintah memperhatikan perubahan status UPT Dana Bergulir menjadi BLUD. Ini harus jadi prioritas kerja Pemerintah Kota Bontang," ungkap Ma`ruf Effendi.
Selain mendorong pendirian BLUD Dana Bergulir, politisi PKS itu juga meminta Pemerintah Kota Bontang mengkaji besaran kredit macet di masyarakat yang sudah terjadi bertahun-tahun.
"Jika memungkinkan, kredit tersebut diputihkan kalau memang usaha usaha sudah kolaps," kata Ma`ruf Effendi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dana bergulir yang selama ini menjadi program Pemkot Bontang, belum tersalurkan maksimal. Buktinya, alokasi dana Rp4 miliar kepada UMKM mandek," ungkap Ma`ruf Effendi, di Bontang, Minggu.
Mandeknya dana bergulir tersebut kata Ma`ruf Effendi karena status Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dianggap tidak bisa menjalankan perannya secara maksimal.
"Seharusnya, Unit Pelayanan Tekhis (UPT) Dana Begulir diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersifat otonom agar dapat menyalurkan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil secara optimal," kata Ma`ruf Effendi.
Selama ini lanjut Ma`ruf Effendi, UPT Dana Bergulir hanya bisa melakukan penagihan atas kredit atau pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Sedangkan, untuk tugas penyalurkan dana, terpaksa dihentikan akibat ketentuan baru dari Peraturan Menteri Keuangan yang mensyaratkan pengelolaan dana bergulir harus ditangani lembaga otonom.
Akibatnya tambah dia, alokasi dana bergulir senilai Rp4 miliar untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM tidak terserap
"Ini sangat disayangkan, mengingat pertumbuhan sektor UMKM di masyarakat sangat tergantung dengan akses permodalan yang mudah dan ringan dari sisi bunga pinjaman. Jadi, disayangkan kalau penyaluran dana bergulir ini mandek, hanya karena terkendala urusan kelembagaan," ujar Ma`ruf Effendi.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Bontang segera menyiapkan draft peningkatan UPT Dana Bergulir menjadi BLUD.
"Kelembagaan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut program peningkatan ekonomi masyarakat kecil," katanya.
"Kami meminta agar pemerintah memperhatikan perubahan status UPT Dana Bergulir menjadi BLUD. Ini harus jadi prioritas kerja Pemerintah Kota Bontang," ungkap Ma`ruf Effendi.
Selain mendorong pendirian BLUD Dana Bergulir, politisi PKS itu juga meminta Pemerintah Kota Bontang mengkaji besaran kredit macet di masyarakat yang sudah terjadi bertahun-tahun.
"Jika memungkinkan, kredit tersebut diputihkan kalau memang usaha usaha sudah kolaps," kata Ma`ruf Effendi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015