Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan memastikan tidak terdapat kasus peredaran beras oplosan di wilayah tersebut, menyusul mencuatnya temuan dugaan beras oplosan di Kota Samarinda yang saat ini sedang ditangani oleh Satgas Pangan.
“Informasi soal beras oplosan itu berasal dari Samarinda dan sedang ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan. Untuk Balikpapan, tidak ditemukan adanya kasus beras oplosan,” kata Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri Umar, Rabu (23/7).
Ia mengemukakan, situasi di Balikpapan masih dalam kondisi aman dan terkendali untuk pasokan dan stok beras.
Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa terdapat sejumlah distributor yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang terjadi di sini adalah beberapa distributor menjual beras di atas HET. Satgas Pangan dari Polda Kaltim sudah memanggil tiga distributor untuk dimintai klarifikasi,” ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan hasil komunikasi antara Disdag dan pihak distributor, adanya kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi serta ongkos distribusi dari gudang hingga ke pengecer.
“Mereka menyampaikan bahwa biaya angkut dan biaya operasional naik. Tapi tetap, selama menjual di atas HET, akan dikenai sanksi oleh Satgas Pangan. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, Disdag Balikpapan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran, termasuk beras.
Haemusri juga memastikan bahwa pasokan beras untuk Kota Balikpapan masih mencukupi, terutama yang berasal dari Perum Bulog.
“Sampai saat ini informasi yang saya terima, stok beras dari Bulog masih sekitar 1.000 ton dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Balikpapan,” ucapnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menanggapi isu beras oplosan yang berkembang di daerah lain.
“Di Kota Balikpapan tidak ditemukan adanya beras oplosan, namun yang terjadi adanya kenaikan harga di HET akibat faktor distribusi dan produksi. Tidak ada indikasi beras oplosan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan,” ujarnya.
Menurut Haemusri, langkah-langkah preventif terus dilakukan dengan menggencarkan pengawasan harga serta kualitas barang, khususnya sembako, agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Kami terus turun ke lapangan, untuk memantau langsung ke distributor dan pengecer. Jika ada pelanggaran, kami tindaklanjuti bersama Satgas Pangan,” tutupnya. (Adv).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2025