Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur membantah anggapan sejumlah pihak yang menuding lembaga tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Rusman Yaqub di Samarinda, Minggu, menegaskan belum adanya penyerahan aset Pemprov Kaltim kepada PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) disebabkan belum adanya persetujuan dari dewan, karena sesuai aturan penyerahan aset harus melalui persetujuan dalam rapat paripurna.
"Secara politis ada kesan mendeskreditkan DPRD dalam persoalan belum adanya penyerahan aset. Padahal, pemerintah sendiri bahkan pada periode lalu tidak pernah mempresentasikan soal keberadaan PT KKT sebagai mitra perusahaan daerah kepada Komisi II," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini justru menganggap perusahaan tersebut merupakan perusahaan Siluman, sebab muncul secara tiba-tiba.
"Pemprov Kaltim jangan tidak meninggalkan prosedur yang semestinya. Memang tujuan pembangunan terminal peti kemas ini demi rakyat, tetapi prosedur harus benar," tambahnya.
Ia mensinyalir kerja sama yang dilakukan PT KKT sebagai perusahaan bentukan Perusda MBS dengan Pelindo, bukan kerja sama karena awalnya tidak melibatkan MBS.
"Soal aset Kariangau ini usulannya sudah sejak akhir 2013, namun kami saat itu terbentur peraturan syarat pelepasan aset. Apalagi aset yang bernilai ekonomis. Saya kira pemerintah lalai karena tidak pernah memberikan lampiran perhitungan nilai keekonomiannya," jelas Rusman.
Ia menegaskan pihaknya tidak ingin berbenturan dengan MBS akibat prosedur yang dilewati pemerintah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan secara tegas meminta kepada Pemprov Kaltim untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut.
"Kita akan agendakan pertemuan dengan pemerintah, dalam hal ini Biro Ekonomi dan Biro Perlengkapan serta menghadirkan MBS untuk membahas permasalahan yang ada agar semuanya menjadi jelas," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Rusman Yaqub di Samarinda, Minggu, menegaskan belum adanya penyerahan aset Pemprov Kaltim kepada PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) disebabkan belum adanya persetujuan dari dewan, karena sesuai aturan penyerahan aset harus melalui persetujuan dalam rapat paripurna.
"Secara politis ada kesan mendeskreditkan DPRD dalam persoalan belum adanya penyerahan aset. Padahal, pemerintah sendiri bahkan pada periode lalu tidak pernah mempresentasikan soal keberadaan PT KKT sebagai mitra perusahaan daerah kepada Komisi II," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini justru menganggap perusahaan tersebut merupakan perusahaan Siluman, sebab muncul secara tiba-tiba.
"Pemprov Kaltim jangan tidak meninggalkan prosedur yang semestinya. Memang tujuan pembangunan terminal peti kemas ini demi rakyat, tetapi prosedur harus benar," tambahnya.
Ia mensinyalir kerja sama yang dilakukan PT KKT sebagai perusahaan bentukan Perusda MBS dengan Pelindo, bukan kerja sama karena awalnya tidak melibatkan MBS.
"Soal aset Kariangau ini usulannya sudah sejak akhir 2013, namun kami saat itu terbentur peraturan syarat pelepasan aset. Apalagi aset yang bernilai ekonomis. Saya kira pemerintah lalai karena tidak pernah memberikan lampiran perhitungan nilai keekonomiannya," jelas Rusman.
Ia menegaskan pihaknya tidak ingin berbenturan dengan MBS akibat prosedur yang dilewati pemerintah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan secara tegas meminta kepada Pemprov Kaltim untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut.
"Kita akan agendakan pertemuan dengan pemerintah, dalam hal ini Biro Ekonomi dan Biro Perlengkapan serta menghadirkan MBS untuk membahas permasalahan yang ada agar semuanya menjadi jelas," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015