Penajam (ANTARA Kaltim) - Dalam rangka monitoring bantuan keuangan dan menjalankan tugas pokok fungsi, Komisi IV DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja (Kunker) lapangan ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kunker dilaksanakan di SMK Negeri 2 PPU, sekolah terpadu PPU yang terdiri dari SMA Negeri 8, SMP Negeri 21 dan SD Negeri 38 serta Kantor Bupati PPU. Rombongan diterima Wakil Bupati PPU H Mustaqim MZ.
Sementara untuk kunjungan kesekolah-sekolah rombongan Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf beserta Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito, Anggota Achmad Rosyidi, Rama A Asia, Herman, Rakhmad Majid Gani dan Gunawarman diterima oleh masing-masing kepala sekolah dan kepala-kepala bidang Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) PPU.
Dalam kunker dan pertemuan di SMK Negeri 2 PPU, Anggota Komisi IV Rama A Asia memyampaikan agar kepala sekolah dan pihak Disdikpora menyampaikan segala keluhan dan permintaan untuk dibantu oleh DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim demi peningkatan pendidikan di PPU agar bisa berkembang lebih cepat.
"Pertemuan ini sangat baik untuk menyerap aspirasi langsung. Terkait permintaan bantuan atau keluhan-keluhan lainnya untuk pengembangan pendidikan di PPU. Dari keluhan ini akan menjadi bahan kami di Komisi IV untuk membantu dari segi anggaran," ucap Rama A Asia.
Terkait rencana bantuan anggaran tersebut, koordinator Komisi IV Andi Faisal Assegaf menjelaskan bahwa APBD Kaltim 2015 sudah disahkan. Untuk itu bantuan-bantuan yang diajukan akan diperjuangkan pada APBD-Perubahan 2015.
"Insya Allah permintaan bantuan yang disampaikan akan kami kawal dan diperjuangankan ke APBD 2015," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Rita Artaty Barito, sempat menanyakan terkait buta aksara di PPU. Apakah masih ada yang mengalami buta aksara di Kabupaten PPU dan bagaimana cara dinas-dinas terkait mengatasi hal tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Daman menjelaskan bahwa warga PPU yang masih mengalami buta aksara terbanyak dari warga luar daerah yang transmigrasi PPU. Selain itu warga yang lanjut usia.
"Sudah diupayakan untuk diberantas. Untuk usia dini hampir tidak ada yang buta aksara. 90 persen anak usia dini dan sekolah di PPU bisa mengenyam pendidikan karena sama seperti daerah lainnya di Kaltim, PPU juga menerapkan sekolah gratis," jelasnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV lainnya, Herman, meminta kepada Disdikpora agar menyupayakan peningkatan SDM atau tenaga pendidikan yang mengajar di sekolah unggulan daerah yang dulu merupakan sekolah bertaraf internasional.
"Para pengajar di sekolah unggulan harus benar-benar guru-guru yang bermutu dengan standar kualifikasi," ungkapnya.
Sedangkan Ahmad Rosyidi, meminta kepada Disdikpora PPU agar menyetarakan sekolah swasta dan negeri. Dia juga menanyakan apakah masih ada guru di PPU yang belum menempuh jenjang SI.
"Hampir seluruh guru SMP dan SMA sudah diupayakan menempuh S1. Sisanya dengan nominal kecil yang tidak S1 adalah guru-guru SD yang dalam waktu singkat akan pensiun," jelas Sumardiyana, Kepala Seksi Perencanaan dan Program Disdik PPU.
Dalam kesempatan itu pula Ismail, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik PPU mengharapkan kesejahteraan guru guru honor di PPU bisa menjadi PNS. Paling tidak pemerintah perhatikan kesejahteraan mereka. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Sementara untuk kunjungan kesekolah-sekolah rombongan Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf beserta Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito, Anggota Achmad Rosyidi, Rama A Asia, Herman, Rakhmad Majid Gani dan Gunawarman diterima oleh masing-masing kepala sekolah dan kepala-kepala bidang Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) PPU.
Dalam kunker dan pertemuan di SMK Negeri 2 PPU, Anggota Komisi IV Rama A Asia memyampaikan agar kepala sekolah dan pihak Disdikpora menyampaikan segala keluhan dan permintaan untuk dibantu oleh DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim demi peningkatan pendidikan di PPU agar bisa berkembang lebih cepat.
"Pertemuan ini sangat baik untuk menyerap aspirasi langsung. Terkait permintaan bantuan atau keluhan-keluhan lainnya untuk pengembangan pendidikan di PPU. Dari keluhan ini akan menjadi bahan kami di Komisi IV untuk membantu dari segi anggaran," ucap Rama A Asia.
Terkait rencana bantuan anggaran tersebut, koordinator Komisi IV Andi Faisal Assegaf menjelaskan bahwa APBD Kaltim 2015 sudah disahkan. Untuk itu bantuan-bantuan yang diajukan akan diperjuangkan pada APBD-Perubahan 2015.
"Insya Allah permintaan bantuan yang disampaikan akan kami kawal dan diperjuangankan ke APBD 2015," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Rita Artaty Barito, sempat menanyakan terkait buta aksara di PPU. Apakah masih ada yang mengalami buta aksara di Kabupaten PPU dan bagaimana cara dinas-dinas terkait mengatasi hal tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Daman menjelaskan bahwa warga PPU yang masih mengalami buta aksara terbanyak dari warga luar daerah yang transmigrasi PPU. Selain itu warga yang lanjut usia.
"Sudah diupayakan untuk diberantas. Untuk usia dini hampir tidak ada yang buta aksara. 90 persen anak usia dini dan sekolah di PPU bisa mengenyam pendidikan karena sama seperti daerah lainnya di Kaltim, PPU juga menerapkan sekolah gratis," jelasnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV lainnya, Herman, meminta kepada Disdikpora agar menyupayakan peningkatan SDM atau tenaga pendidikan yang mengajar di sekolah unggulan daerah yang dulu merupakan sekolah bertaraf internasional.
"Para pengajar di sekolah unggulan harus benar-benar guru-guru yang bermutu dengan standar kualifikasi," ungkapnya.
Sedangkan Ahmad Rosyidi, meminta kepada Disdikpora PPU agar menyetarakan sekolah swasta dan negeri. Dia juga menanyakan apakah masih ada guru di PPU yang belum menempuh jenjang SI.
"Hampir seluruh guru SMP dan SMA sudah diupayakan menempuh S1. Sisanya dengan nominal kecil yang tidak S1 adalah guru-guru SD yang dalam waktu singkat akan pensiun," jelas Sumardiyana, Kepala Seksi Perencanaan dan Program Disdik PPU.
Dalam kesempatan itu pula Ismail, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik PPU mengharapkan kesejahteraan guru guru honor di PPU bisa menjadi PNS. Paling tidak pemerintah perhatikan kesejahteraan mereka. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014