Bontang (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Basri Rase menilai pembangunan di daerah itu secara Massif terkendala dengan pembebasan lahan.
"Beberapa pembangunan terhalang dengan tumpang tindihnya kepemilikan lahan, kawasan hutan lindung dan lain-lain," kata Basri Rase di Bontang, Rabu.
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus jeli melihat kondisi tersebut, sehingga tidak menimbulkan gesekan dibelakang hari.
"Memang kita akui masih banyaknya kasus pembebasan lahan yang masuk keranah pengadilan" ujarnya saat menghadiri rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU0 kota Bontang.
Ia mengatakan seperti diketahui hingga saat ini pembebasan lahan di pasar Rawa Indah terus bergulir di Pengadilan.
Kendati sudah menemui titik terang, kata dia, jangan sampai hal ini justru malah merepotkan pihak pemerintah yang sedang berupaya melaksanakan pembangunan.
"Saya mengapresiasi pemerintah untuk lebih jeli melihat kondisi di lapangan," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Beberapa pembangunan terhalang dengan tumpang tindihnya kepemilikan lahan, kawasan hutan lindung dan lain-lain," kata Basri Rase di Bontang, Rabu.
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus jeli melihat kondisi tersebut, sehingga tidak menimbulkan gesekan dibelakang hari.
"Memang kita akui masih banyaknya kasus pembebasan lahan yang masuk keranah pengadilan" ujarnya saat menghadiri rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU0 kota Bontang.
Ia mengatakan seperti diketahui hingga saat ini pembebasan lahan di pasar Rawa Indah terus bergulir di Pengadilan.
Kendati sudah menemui titik terang, kata dia, jangan sampai hal ini justru malah merepotkan pihak pemerintah yang sedang berupaya melaksanakan pembangunan.
"Saya mengapresiasi pemerintah untuk lebih jeli melihat kondisi di lapangan," ujarnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014