Penajam (ANTARA Kaltim) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, mengusulkan anggaran Rp1 miliar melalui APBD 2015 untuk pembebasan lahan lima sekolah di daerah itu yang masih bermasalah.
Sektretaris Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, Selasa mengungkapkan, lima sekolah yang mengalami permasalahan lahan yakni, SD Negeri 05 Waru, SD Negeri 02 Labangka, SD Negeri 010 Babulu serta SD Negeri 06 Sepaku dan SMP Negeri 06 Sepaku.
"Permasalahan lahan ini cukup bervariasi, ada permasalahan letak, artinya warga mengaku lahan miliknya sebagian masuk dalam pagar sekolah. Ada juga ahli waris yang mengakui lahan sekolah miliknya, padahal sebelumya orang tuanya sudah menghibahkan untuk pembangunan sekolah," ungkap Marjani.
Namun lanjut Marjani, warga yang mengaku sebagai pemilik lahan belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan, baik berupa sertifikat tanah maupun segel.
"Warga tersebut, meminta kompensasi berupa uang pengganti lahan. Semua dokumen yang ada masih kami proses," katanya.
"Jika tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat, maka kami tidak bisa mengakomodir pembebasan lahan. Lahan yang dihibahkan itu sifatnya pemberian, jadi tidak boleh dibebaskan atau pemerintah tidak boleh menebusnya," ungkap Marjani.
Disdikpora Penajam Paser Utara tambah Marjani, baru melakukan pendataan setelah muncul permasalahan di beberapa sekolah tersebut.
Disdikpora kata dia, telah menginstruksikan seluruh sekolah untuk menyiapkan data kepemilikan masing-masing sekolah.
"Kami sudah berikan surat edaran ke seluruh sekolah, untuk menyiapkan bukti kepemilikan tanah yang ada, baik itu segel dan sertifikat serta penghargaan hibah. Kalau aset daerah, dulunya ditangani Bagian Perlengkapan Sekrteriat Kabupaten (Setkab)," ujar Marjani.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun 2014, Disdikpora kata Marjani telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut.
"Dalam PP disebutkan, penuntasan lahan dengan luas lima hektare merupakan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersangkutan. Jadi kami baru diberi kewenangan menyelasaikan masalah lahan ini," kata Marjani.
Jumlah sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara ujar Marjani yakni, sebanyak 98 unit SD negeri, 23 unit SMP Negeri, delapan unit SMA dan lima unit SMK Negeri maupun swasta serta satu unit MA Negeri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Sektretaris Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, Selasa mengungkapkan, lima sekolah yang mengalami permasalahan lahan yakni, SD Negeri 05 Waru, SD Negeri 02 Labangka, SD Negeri 010 Babulu serta SD Negeri 06 Sepaku dan SMP Negeri 06 Sepaku.
"Permasalahan lahan ini cukup bervariasi, ada permasalahan letak, artinya warga mengaku lahan miliknya sebagian masuk dalam pagar sekolah. Ada juga ahli waris yang mengakui lahan sekolah miliknya, padahal sebelumya orang tuanya sudah menghibahkan untuk pembangunan sekolah," ungkap Marjani.
Namun lanjut Marjani, warga yang mengaku sebagai pemilik lahan belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan, baik berupa sertifikat tanah maupun segel.
"Warga tersebut, meminta kompensasi berupa uang pengganti lahan. Semua dokumen yang ada masih kami proses," katanya.
"Jika tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat, maka kami tidak bisa mengakomodir pembebasan lahan. Lahan yang dihibahkan itu sifatnya pemberian, jadi tidak boleh dibebaskan atau pemerintah tidak boleh menebusnya," ungkap Marjani.
Disdikpora Penajam Paser Utara tambah Marjani, baru melakukan pendataan setelah muncul permasalahan di beberapa sekolah tersebut.
Disdikpora kata dia, telah menginstruksikan seluruh sekolah untuk menyiapkan data kepemilikan masing-masing sekolah.
"Kami sudah berikan surat edaran ke seluruh sekolah, untuk menyiapkan bukti kepemilikan tanah yang ada, baik itu segel dan sertifikat serta penghargaan hibah. Kalau aset daerah, dulunya ditangani Bagian Perlengkapan Sekrteriat Kabupaten (Setkab)," ujar Marjani.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun 2014, Disdikpora kata Marjani telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut.
"Dalam PP disebutkan, penuntasan lahan dengan luas lima hektare merupakan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersangkutan. Jadi kami baru diberi kewenangan menyelasaikan masalah lahan ini," kata Marjani.
Jumlah sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara ujar Marjani yakni, sebanyak 98 unit SD negeri, 23 unit SMP Negeri, delapan unit SMA dan lima unit SMK Negeri maupun swasta serta satu unit MA Negeri. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014