Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Kaltim Abdullah Sani mengatakan telekomunikasi menjadi kebutuhan pokok warga perbatasan, sebagai beranda depan negara harus cepat memberikan layanan informasi pada masyarakat setempat.
"Warga perbatasan sampai saat ini masih mengeluhkan kondisi telekomunikasi yang belum ada, padahal jika telekomunikasi lancar, maka banyak permasalahan di kawasan perbatasan yang bisa lebih cepat ditangani," ujarnya di Samarinda, Rabu.
Pernyataan itu diungkapkan Sani ketika pembukaan rapat kerja Kominfo yang dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, sejumlah pejabat pusat, dan sejumlah bupati wali kota di Kaltim.
Kawasan perbatasan masih rawan berbagai hal, seperti masuknya daging ilegal, penyelundupan orang, pencurian kayu, masuknya narkoba, dan lainnya. Apabila telekomunikasi ada, maka masyarakat bisa segera melapor bila mendengar adanya hal itu.
Menurut Sani, sapaan akrabnya, mengingat begitu pentingnya telekomunikasi di kawasan perbatasan negara, maka Menkominfo RI Rudiantara dijadwalkan meresmikan menara telekomunikasi di kawasan perbatasan itu, pada kisaran akhir November ini.
Menteri katanya, akan meresmikan operasional enam menara telekomunikasi di perbatasan yang telah dibangun Pemprov Kaltim, baik yang pelaksanaannya melalui bantuan keuangan maupun dikerjasamakan dengan Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat.
Terdapat lima menara telekomunikasi yang akan diresmikan menteri, yakni satu menara di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), satu tower di Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahulu, dan satu tower di Desa Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahulu untuk di wilayah Kaltim.
Sedangkan menara telekomunikasi di wilayah Kaltara yang juga akan diresmikan menteri adalah satu tower di Desa Agung Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau dan satu tower di Desa Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.
Menurut Sani, kesiapan Menteri Kominfo mempercepat pengoperasionalan menara telekomunikasi perbatasan tersebut menunjukan besarnya dukungan terhadap program pembangunan menara telekomunikasi di wilayah perbatasan yang dilakukan Pemprov Kaltim.
Dia berharap agar dukungan menteri tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Kaltim untuk menuntaskan pembangunan bidang kominfo, khususnya mewujudkan Kaltim bebas blank spot pada 2018 sesuai visi Kaltim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Warga perbatasan sampai saat ini masih mengeluhkan kondisi telekomunikasi yang belum ada, padahal jika telekomunikasi lancar, maka banyak permasalahan di kawasan perbatasan yang bisa lebih cepat ditangani," ujarnya di Samarinda, Rabu.
Pernyataan itu diungkapkan Sani ketika pembukaan rapat kerja Kominfo yang dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, sejumlah pejabat pusat, dan sejumlah bupati wali kota di Kaltim.
Kawasan perbatasan masih rawan berbagai hal, seperti masuknya daging ilegal, penyelundupan orang, pencurian kayu, masuknya narkoba, dan lainnya. Apabila telekomunikasi ada, maka masyarakat bisa segera melapor bila mendengar adanya hal itu.
Menurut Sani, sapaan akrabnya, mengingat begitu pentingnya telekomunikasi di kawasan perbatasan negara, maka Menkominfo RI Rudiantara dijadwalkan meresmikan menara telekomunikasi di kawasan perbatasan itu, pada kisaran akhir November ini.
Menteri katanya, akan meresmikan operasional enam menara telekomunikasi di perbatasan yang telah dibangun Pemprov Kaltim, baik yang pelaksanaannya melalui bantuan keuangan maupun dikerjasamakan dengan Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat.
Terdapat lima menara telekomunikasi yang akan diresmikan menteri, yakni satu menara di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), satu tower di Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahulu, dan satu tower di Desa Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahulu untuk di wilayah Kaltim.
Sedangkan menara telekomunikasi di wilayah Kaltara yang juga akan diresmikan menteri adalah satu tower di Desa Agung Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau dan satu tower di Desa Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.
Menurut Sani, kesiapan Menteri Kominfo mempercepat pengoperasionalan menara telekomunikasi perbatasan tersebut menunjukan besarnya dukungan terhadap program pembangunan menara telekomunikasi di wilayah perbatasan yang dilakukan Pemprov Kaltim.
Dia berharap agar dukungan menteri tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Kaltim untuk menuntaskan pembangunan bidang kominfo, khususnya mewujudkan Kaltim bebas blank spot pada 2018 sesuai visi Kaltim. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014