Tanjung Selor (ANTARA Kaltim)- Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di Provinsi tersebut dinilai penting dan perlu.
“ Pembentukan kelembagaan KB sudah jelas seperti yang diamanatkan UU No.52 tahun 2009 dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga,†katanya di Tanjung Selor , Minggu (2 /11)
Ia mengatakan Provinsi Kaltara akan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) seperti halnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, karena lembaga ini fungsi utamanya menyiapkan kuliatas Sumber Daya Manusia (SDM) , kesehatan ibu dan anak, kecerdasan , pembentukan keluarga bahagia.
Dikatakannya jika kelembagaan KB hanya ditangani seksi atau bidang maka tidak akan optimal, maka dia nanti mengusulkan kepada DPRD Provinsi Kaltara jika telah terbentuk , sehingga memiliki kewenagan lebih luas untuk membuat Peratuan Daerah (Perda).
Menurutnya selama ini kelembagaan KB banyak menempel pada kelembagaan lain, sehingga tugas dan fungsi serta keweanangannya tidak bisa optimal.
“Saya tegaskan apabila saya masih menjabat InsyaAllah saya akan membentuk Kelembagaan BKKBD,†kata Irianto.
Dia juga telah meminta kepada jajaran Pemprov Kaltara untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, (Raperda) , Peraturan Gubernur ( Pergub) yang ada akan d perbaiki untuk diperkuat menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang organisasi perangkat daerah..
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Yenrizal Makmur mengatakan dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga maka Provinsi Kaltara harus membentuk BKKBD.
“Program KKBPK bukan hanya dilihat dari sisi alat kontrasepsi tetapi juga dari segi kesehatan dan pembangunan keluarga,†katanya.
Menurutnya Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonsia (Ipadi) Kaltim yang diketuai oleh Prof Dr Enny Rochaida dari Universitas Mulawarman telah melakukan menyusun kajian akademis untuk memberikan pandangan dan argumentasi terkait pembentukan kelembagaan KB di Provinsi Kaltara.
“Saya berharap kelembagaan KB di Provinsi Kaltara segera terbentuk, sehingga pelayanan dan program KB kepada masyarakat bisa maksimal,â€ujar Yenrizal Makmur (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“ Pembentukan kelembagaan KB sudah jelas seperti yang diamanatkan UU No.52 tahun 2009 dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga,†katanya di Tanjung Selor , Minggu (2 /11)
Ia mengatakan Provinsi Kaltara akan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) seperti halnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, karena lembaga ini fungsi utamanya menyiapkan kuliatas Sumber Daya Manusia (SDM) , kesehatan ibu dan anak, kecerdasan , pembentukan keluarga bahagia.
Dikatakannya jika kelembagaan KB hanya ditangani seksi atau bidang maka tidak akan optimal, maka dia nanti mengusulkan kepada DPRD Provinsi Kaltara jika telah terbentuk , sehingga memiliki kewenagan lebih luas untuk membuat Peratuan Daerah (Perda).
Menurutnya selama ini kelembagaan KB banyak menempel pada kelembagaan lain, sehingga tugas dan fungsi serta keweanangannya tidak bisa optimal.
“Saya tegaskan apabila saya masih menjabat InsyaAllah saya akan membentuk Kelembagaan BKKBD,†kata Irianto.
Dia juga telah meminta kepada jajaran Pemprov Kaltara untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, (Raperda) , Peraturan Gubernur ( Pergub) yang ada akan d perbaiki untuk diperkuat menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang organisasi perangkat daerah..
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Yenrizal Makmur mengatakan dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga maka Provinsi Kaltara harus membentuk BKKBD.
“Program KKBPK bukan hanya dilihat dari sisi alat kontrasepsi tetapi juga dari segi kesehatan dan pembangunan keluarga,†katanya.
Menurutnya Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonsia (Ipadi) Kaltim yang diketuai oleh Prof Dr Enny Rochaida dari Universitas Mulawarman telah melakukan menyusun kajian akademis untuk memberikan pandangan dan argumentasi terkait pembentukan kelembagaan KB di Provinsi Kaltara.
“Saya berharap kelembagaan KB di Provinsi Kaltara segera terbentuk, sehingga pelayanan dan program KB kepada masyarakat bisa maksimal,â€ujar Yenrizal Makmur (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014