Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah ikut melindungi industri sawit dari isu negatif yang menyebarkan informasi menyesatkan karena menodai reputasi kelapa sawit.

"Data ilmiah sering kali diabaikan, akibatnya persepsi negatif terhadap minyak sawit makin luas di dalam negeri maupun luar negeri," jelas Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Pusat Edi Suhardi dalam keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA di Penajam, Jumat.
 

"Kami minta dan desak pemerintah lindungi industri sawit dari kampanye negatif," tambahnya.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Edi Suhardi saat menjadi narasumber acara Bekesahan dengan Bubuhan Milenial terkait kelapa sawit yang digelar Gapki Kalimantan Timur di Kota Samarinda, berbentuk edukasi, peran serta dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan pada kaum milenial.
 

Gapki juga mengajak milenial dan Gen-Z Kalimantan Timur, menurut dia, untuk membela sawit dan tangkal kampanye negatif menyangkut industri sawit.
 

Untuk melawan kampanye negatif industri sawit perlu terus menyampaikan fakta dan data yang benar, lanjut dia, kampanye yang dilakukan harus berbasis akal sehat dengan membandingkan informasi yang benar dan salah, serta mengklarifikasi isu-isu yang seringkali menjadi salah arti.
 

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam melindungi industri sawit, ia menimpali lagi, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.
 

Industri sawit telah menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi 16,2 juta tenaga kerja baik di sektor perkebunan sawit maupun industri hilir maupun pendukung lainnya.
 

Dengan minyak sawit sebagai biodesel, pada 2023 Indonesia mampu menghemat devisa untuk mengimpor minyak bumi sebesar US 7,92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 120,8 triliun.
 

Saat ini minyak sawit Indonesia sudah di ekspor kepada lebih dari 160 negara di dunia dan penggunaan minyak sawit sudah sangat meluas, jelas dia, penerimaan devisa ekspor dari industri sawit pada 2022 mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp600 triliun.
 

"Pada 2023 sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari penerimaan devisa 2023. Karena harga minyak sawit 2023 relatif lebih rendah dari 2022," katanya.
 

Upaya terkoordinasi mendiskreditkan minyak sawit telah membuahkan hasil dengan diberlakukan peraturan yang lebih ketat di Uni Eropa, ungkap dia, seperti EUDR membatasi penggunaan minyak sawit yang merugikan petani dan industri kelapa sawit Indonesia.
 

Gerakan anti-minyak sawit seringkali mengabaikan keseimbangan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi padahal, industri sawit terus berupaya untuk menerapkan praktik berkelanjutan dan memenuhi standar internasional, demikian Edi Suhardi.