Balikpapan (ANTARA kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Ismail desalinasi menjadi salah satu opsi mengatasi kelangkaan air bersih di beberapa daerah termasuk Balikpapan, namun hingga sekarang belum ada investor yang serius mengembangkan pengolahan air laut.
"Karena kita bicara kebutuhan dasar, anggaran yang relatif besar tidak seharusnya menjadi persoalan. Investasi desalinasi harus prioritaskan masyarakat," katanya di Samarinda, Kamis.
Desalinasi adalah proses pemisahan yang digunakan untuk mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga air dapat digunakan.
Ia mengatakan PDAM Balikpapan berharap ada investor yang melirik pengelolaan air laut sebagai sumber air baku. Air merupakan kebutuhan vital, walaupun begitu soal anggaran tetap menjadi pertimbangan dasar.
Namun ia optimistis dengan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari adanya pengelolaan air laut tersebut, anggaran bisa dipikirkan.
"Kalau hanya sampai angka Rp70 miliar, saya kira bukan masalah besar. Yang penting kebutuhan rakyat terpenuhi," kata Ismail.
Namun yang menjadi kendala adalah ketika kisaran harga Rp9.000 per meter kubik yang diestimasi dari investasi ini akan menyulitkan masyarakat umum untuk memperoleh air bersih.
Dia mengatakan walaupun desalinasi sendiri memiliki segi positif yakni mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan air tawar, dan membuka akses beberapa daerah yang sulit mendapatkan air, semisal pemukiman di daerah pesisir, dari segi harga tentunya perlu pula melihat kemampuan daya beli masyarakat.
"Jangan sampai investasi ini hanya untuk kelompok ekonomi mengengah ke atas. Karena kalau dipaksakan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan harga sebesar itu juga kasian. Tidak mungkin memakai subsidi untuk itu," kata Ismail.
Esensi dari pemenuhan kebutuhan, kata dia, adalah kemampuan masyarakat itu sendiri.
"Kemampuan masyarakat kita secara menyeluruh inilah yang harus menjadi pertimbangan. Buat apa investasi di kalau bukan untuk masyarakat banyak yang merasakan dampaknya," kata Ismail.
Dia mengatakan dalam hal ini perlu lebih mengedepankan manfaat untuk masyarakat, tetapi kalau dilihat pengelolaan air oleh perusahaan daerah dengan melihatian pihak ketiga tentu orinetasi investasi lebih besar kepada mencari keuntungan.
"Dalam hal ini kita harus melihat kemampuan masyarakat untuk memperoleh air bersih tersebut. Sekarang masalahnya adakah kemampuan masyarakat kita secara umum atau adakah pasarnya di kelas tertentu yang bisa menggunakan itu, sehingga harga yang dibawah Rp 9.000 itu bisa untuk masyarakat umum," kata Ismail.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Karena kita bicara kebutuhan dasar, anggaran yang relatif besar tidak seharusnya menjadi persoalan. Investasi desalinasi harus prioritaskan masyarakat," katanya di Samarinda, Kamis.
Desalinasi adalah proses pemisahan yang digunakan untuk mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga air dapat digunakan.
Ia mengatakan PDAM Balikpapan berharap ada investor yang melirik pengelolaan air laut sebagai sumber air baku. Air merupakan kebutuhan vital, walaupun begitu soal anggaran tetap menjadi pertimbangan dasar.
Namun ia optimistis dengan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari adanya pengelolaan air laut tersebut, anggaran bisa dipikirkan.
"Kalau hanya sampai angka Rp70 miliar, saya kira bukan masalah besar. Yang penting kebutuhan rakyat terpenuhi," kata Ismail.
Namun yang menjadi kendala adalah ketika kisaran harga Rp9.000 per meter kubik yang diestimasi dari investasi ini akan menyulitkan masyarakat umum untuk memperoleh air bersih.
Dia mengatakan walaupun desalinasi sendiri memiliki segi positif yakni mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan air tawar, dan membuka akses beberapa daerah yang sulit mendapatkan air, semisal pemukiman di daerah pesisir, dari segi harga tentunya perlu pula melihat kemampuan daya beli masyarakat.
"Jangan sampai investasi ini hanya untuk kelompok ekonomi mengengah ke atas. Karena kalau dipaksakan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan harga sebesar itu juga kasian. Tidak mungkin memakai subsidi untuk itu," kata Ismail.
Esensi dari pemenuhan kebutuhan, kata dia, adalah kemampuan masyarakat itu sendiri.
"Kemampuan masyarakat kita secara menyeluruh inilah yang harus menjadi pertimbangan. Buat apa investasi di kalau bukan untuk masyarakat banyak yang merasakan dampaknya," kata Ismail.
Dia mengatakan dalam hal ini perlu lebih mengedepankan manfaat untuk masyarakat, tetapi kalau dilihat pengelolaan air oleh perusahaan daerah dengan melihatian pihak ketiga tentu orinetasi investasi lebih besar kepada mencari keuntungan.
"Dalam hal ini kita harus melihat kemampuan masyarakat untuk memperoleh air bersih tersebut. Sekarang masalahnya adakah kemampuan masyarakat kita secara umum atau adakah pasarnya di kelas tertentu yang bisa menggunakan itu, sehingga harga yang dibawah Rp 9.000 itu bisa untuk masyarakat umum," kata Ismail.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014