Plt Wali Kota Samarinda: Narasi politik dinasti tak relevan di pilkada

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menegaskan bahwa narasi negatif tentang politik dinasti tidak relevan dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk mencalonkan diri. Jika ada pertimbangan kerabat, pertanyaannya adalah apakah ada peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk maju karena kekerabatan? Tidak ada. Yang memilih adalah rakyat sendiri," ujar Rusmadi Wongso.

Rusmadi menekankan bahwa kekhawatiran terkait hubungan kekerabatan dalam pemerintahan demokratis biasanya berkaitan dengan anggapan penyalahgunaan wewenang. Namun, ia menegaskan bahwa niat seseorang tidak bisa diukur secara langsung.

"Siapa yang bisa mengukur niat seseorang? Jika seseorang maju dalam Pilkada, kita harus percaya bahwa niatnya baik. Jika niatnya tidak baik, pasti bukan Pilkada tempatnya," tambahnya.

Rusmadi juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.

"Perundang-undangan kita memberikan ruang bahwa setiap orang punya hak yang sama dalam pemerintahan. Termasuk undang-undang terkait Pemilu, yang memberikan hak memilih dan dipilih kepada setiap warga negara," jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa narasi politik dinasti sering kali digunakan untuk menjelekkan seseorang tanpa dasar yang kuat.

"Narasi politik dinasti tidak relevan selama seseorang memiliki niat baik untuk memajukan daerah. Jika ada yang menarasikan ini tanpa dasar, justru itu mengerdilkan hak asasi manusia," tegas Rusmadi.

Rusmadi menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang calon-calon dalam Pilkada. Pilkada menurut dia, bukan hanya tentang tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi juga tentang memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang calon-calon yang ada.

"Masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar tentang latar belakang dan kinerja calon," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara dilarang untuk menggiring atau memaksa masyarakat dalam memilih calon tertentu.

Rusmadi menandaskan bahwa Pilkada adalah momentum penting untuk menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, semua harus serius dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Dengan demikian, Rusmadi berharap agar masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi dalam Pilkada dan memilih calon yang diyakini mampu membawa perubahan positif bagi daerah.

"Kita harus memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Jika ada yang melarang atau mempersoalkan niat baik seseorang untuk maju, itu justru melanggar hak asasi manusia," demikian Rusmadi Wongso.