Nunukan (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Partai Demokrat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Marli Kamis meminta gabungan fraksi di DPRD Nunukan untuk terlibat menengahi kisruh internal partainya yang menyebabkan tertundanya pelantikan pimpinan DPRD.
Marli mengemukakan permintaannya itu saat pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Wilayah III di ruang Ambalat I Gedung DPRD Nunukan, Kamis.
Ia mengharapkan ada rapat gabungan fraksi untuk membahas masalah perseteruan dua kader Demokrat yang sama-sama bersikeras menjadi Ketua DPRD Nunukan. Sebagai partai pemenang pemilu di Nunukan, Partai Demokrat memperoleh jatah kursi ketua DPRD.
Marli meminta campur tangan fraksi lain karena persoalan rebutan ketua DPRD itu berimbas pada terganggunya kepentingan bersama dan masyarakat Kabupaten Nunukan. Akibat belum adanya pimpinan DPRD Nunukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 belum dibahas sampai sekarang.
Bentuk keterlibatan parpol atau fraksi lain yang dia inginkan adalah dengan mengirimkan surat kepada pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Nunukan ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Keinginan Marli mendapatkan dukungan dari Hj Leppa, anggota DPRD Nunukan dari Partai Hanura.
Menurut Hj Leppa yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan, seyogyanya parpol atau fraksi lain turut mencampuri persoalan yang melanda Partai Demokrat agar secepatnya menyelesaikan perseteruan dua kadernya terkait kursi ketua DPRD itu.
Menurut dia, jika tidak ada campur tangan dari fraksi lain maka yang mengalami dampak dari penundaan pelantikan pimpinan DPRD Nunukan adalah seluruh masyarakat, termasuk konstituen partai lainnya.
Namun, sebagian anggota dewan beranggapan lain. Abdul Hafid Achmad dari Partai Hanura, Anto Bolokot dari Partai Golkar, dan Hj Nursan dari Partai Gerindra berpendapat bahwa tidak etis apabila parpol lain mencampuri urusan rumah tangga Partai Demokrat terkait dengan perseteruan perebutan posisi ketua.
Kader Partai Demokrat yang berseteru memperebutkan Ketua DPRD Nunukan periode 2014-2019 adalah Danni Iskandar yang mendapatkan SK dari Gubernur Kalimantan Utara Nomor 171.2/686/Pem.I/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 dan Irwan Sabri yang mendapatkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 225/SK/DPP.PD/IX/2014 tertanggal 19 September 2014.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Marli mengemukakan permintaannya itu saat pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Wilayah III di ruang Ambalat I Gedung DPRD Nunukan, Kamis.
Ia mengharapkan ada rapat gabungan fraksi untuk membahas masalah perseteruan dua kader Demokrat yang sama-sama bersikeras menjadi Ketua DPRD Nunukan. Sebagai partai pemenang pemilu di Nunukan, Partai Demokrat memperoleh jatah kursi ketua DPRD.
Marli meminta campur tangan fraksi lain karena persoalan rebutan ketua DPRD itu berimbas pada terganggunya kepentingan bersama dan masyarakat Kabupaten Nunukan. Akibat belum adanya pimpinan DPRD Nunukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 belum dibahas sampai sekarang.
Bentuk keterlibatan parpol atau fraksi lain yang dia inginkan adalah dengan mengirimkan surat kepada pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Nunukan ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Keinginan Marli mendapatkan dukungan dari Hj Leppa, anggota DPRD Nunukan dari Partai Hanura.
Menurut Hj Leppa yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan, seyogyanya parpol atau fraksi lain turut mencampuri persoalan yang melanda Partai Demokrat agar secepatnya menyelesaikan perseteruan dua kadernya terkait kursi ketua DPRD itu.
Menurut dia, jika tidak ada campur tangan dari fraksi lain maka yang mengalami dampak dari penundaan pelantikan pimpinan DPRD Nunukan adalah seluruh masyarakat, termasuk konstituen partai lainnya.
Namun, sebagian anggota dewan beranggapan lain. Abdul Hafid Achmad dari Partai Hanura, Anto Bolokot dari Partai Golkar, dan Hj Nursan dari Partai Gerindra berpendapat bahwa tidak etis apabila parpol lain mencampuri urusan rumah tangga Partai Demokrat terkait dengan perseteruan perebutan posisi ketua.
Kader Partai Demokrat yang berseteru memperebutkan Ketua DPRD Nunukan periode 2014-2019 adalah Danni Iskandar yang mendapatkan SK dari Gubernur Kalimantan Utara Nomor 171.2/686/Pem.I/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 dan Irwan Sabri yang mendapatkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 225/SK/DPP.PD/IX/2014 tertanggal 19 September 2014.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014