Catatan kecil dari FGD Bappenas RI dan ISEI Pusat)
(Oleh Aji Sofyan Effendi, Ketua ISEI Samarinda)
Ruang Nakula Convention Center, Hotel Alana Jogyakarta, mendadak "Bhinneka Tunggal Ika", dipenuhi peserta Forum Group Discussion (FGD) dengan menggunakan busana adat dari berbagai daerah se- Indonesia.
Mereka "tumplek" di aula ini dalam rangka pra-kongres atau menuju Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang akan dilaksanakan di Solo, pada September 2024 mendatang.
Untuk Pra-Kongres ISEI ini digelar selama dua hari pada Rabu-Kamis (21-22) Agustus 2024. Berbagai agenda dibahas dalam pra-kongres ini, salah satunya tentang Transformasi Ekonomi Indonesia, disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang membahas materi Transformasi Ekonomi Indonesia dengan lugas dan dalam.
Dikatakan dalam Visi Indonesia Emas 2024, Indonesia penting untuk melakukan transformasi menyeluruh untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Apalagi hal ini tertuang dalam 8 Misi Pembangunan Transformasi Menyeluruh, meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola,supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Adapun kerangka implementasi transformasi terdiri dari tiga bagian yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan sarana yang berkualitas ramah lingkungan serta adanya kesinambungan pembangunan.
Namun demikian, penulis perlu memberikan catatan kecil dalam FGD ini bahwa salah satu isi transformasi ekonomi adalah adanya integrasi ekonomi domestik dan global serta penguatan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mencerminkan perjalanan yang dinamis dari negara berkembang menuju ekonomi yang lebih maju dan terdiversifikasi.
Pada awalnya, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor agraris, khususnya pertanian dan perkebunan, namun seiring waktu terjadi pergeseran menuju industrialisasi dan urbanisasi.
Pada era 1970-an, Indonesia mulai memperkuat sektor industri, didukung oleh pendapatan dari ekspor minyak dan gas. Pemerintah menerapkan kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi melalui Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.
Ini menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun pada saat yang sama menciptakan ketergantungan pada komoditas ekspor.
Krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an menandai titik balik penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Krisis ini memaksa Indonesia melakukan reformasi besar-besaran, termasuk liberalisasi ekonomi, desentralisasi, dan penguatan sektor keuangan.
Pascakrisis, sektor jasa mulai berkembang pesat, terutama bidang perbankan, telekomunikasi, dan pariwisata yang berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, munculnya ekonomi digital menjadi pendorong transformasi terbaru, dengan sektor e-commerce, fintech, dan teknologi informasi berkembang pesat.
Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam proses transformasi ekonomi ini.
Ketimpangan regional, ketergantungan pada sumber daya alam, serta perlunya peningkatan produktivitas dan inovasi merupakan beberapa isu yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, transformasi ekonomi Indonesia merupakan perjalanan yang kompleks dan berkelanjutan, sehingga mengharuskan negara ini terus beradaptasi dengan perubahan global dan domestik, untuk mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.
Tantangan utama Transformasi Ekonomi Indonesia
Tantangan pertama adalah ketergantungan pada sumber daya alam:
Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan minyak bumi.
Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi keberlanjutan jangka panjang.
Tantangan kedua adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata antar-daerah:
Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, menyumbang sebagian besar PDB negara, sementara daerah-daerah lain seperti Papua dan Nusa Tenggara masih tertinggal.
Ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan politik, serta menghambat potensi ekonomi daerah-daerah yang belum berkembang.
Tantangan ketiga, infrastruktur tidak memadai:
Meskipun Indonesia telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, namun masih banyak daerah yang kurang terjangkau oleh infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
Keterbatasan infrastruktur ini menghambat konektivitas antar daerah dan meningkatkan biaya logistik, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi daya saing ekonomi.
Tantangan keempat, kualitas sumber daya manusia:
Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja masih menjadi tantangan. Meskipun tingkat pendidikan telah meningkat, namun kualitas pendidikan dan relevansi keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar kerja masih perlu ditingkatkan.
Tanpa peningkatan kualitas SDM, Indonesia akan kesulitan bersaing dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan dan teknologi.
Tantangan kelima, regulasi dan birokrasi kompleks:
Kompleksitas regulasi dan birokrasi yang sering kali tidak efisien menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Iklim usaha yang kurang mendukung, termasuk korupsi dan ketidakpastian hukum, dapat mengurangi minat investor, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi di Indonesia.
Tantangan keenam, lingkungan dan perubahan iklim:
Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan besar bagi Indonesia, terutama mengingat besarnya populasi yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Kebijakan ekonomi yang tidak ramah lingkungan dapat memperburuk kondisi alam, pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi.
Tantangan ketujuh, transformasi digital dan disrupsi teknologi:
Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam digitalisasi, adopsi teknologi masih belum merata, terutama di kalangan UMKM dan sektor informal.
Ketidaksiapan dalam menghadapi disrupsi teknologi dapat menyebabkan kesenjangan digital yang semakin lebar, bahkan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi.
Plus minus transformasi ekonomi bagi pengusaha
Transformasi ekonomi membawa perubahan signifikan dalam lanskap bisnis. Bagi dunia bisnis, perubahan ini menawarkan berbagai keuntungan, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan atau kerugian.
Keuntungan transformasi ekonomi antara lain Diversifikasi Peluang Bisnis, Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi, Akses ke Modal dan Pembiayaan, Penguatan Daya Saing Global, Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur.
Kerugian Transformasi Ekonomi, terjadinya Disrupsi Pasar dan Bisnis Tradisional, Peningkatan Persaingan, Ketidakpastian dan Risiko Ekonomi, Perubahan Kebutuhan Tenaga Kerja, Kepatuhan terhadap Regulasi Baru.
Transformasi ekonomi menawarkan peluang besar bagi dunia bisnis, terutama dalam ekspansi, efisiensi, dan daya saing global.
Namun bisnis juga harus siap menghadapi tantangan yang signifikan seperti disrupsi pasar, peningkatan persaingan, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan regulasi.
Strategi yang tepat, inovasi, dan fleksibilitas adalah kunci untuk dalam memanfaatkan keuntungan sambil meminimalkan risiko dalam era transformasi ekonomi ini.
PR yang perlu dilakukan Pemerintah RI
Menyikapi persoalan dan dinamika yang begitu kompleks dalam Transformasi Ekonomi, maka Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama, perlunya dibentuk suatu badan secara khusus yang disebut dengan Badan Transformasi Ekonomi Indonesia. Pembentukan badan khusus diperlukan untuk mengatur kebijakan transformasi ekonomi Indonesia.
Ini merupakan langkah yang strategis dan diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era perubahan ekonomi global.
Badan ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi, perencanaan, dan pengawasan kebijakan, guna memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan dengan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat mencapai visi menjadi negara maju tahun 2045.
Kedua, pembentukan regulasi hukum terkait kebijakan transformasi ekonomi di Indonesia. Ini juga merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses perubahan ekonomi berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.
Regulasi ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik, tetapi juga akan mendukung inovasi, mendorong investasi, dan memastikan bahwa transformasi ekonomi membawa manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Wujud Regulasi hukum tersebut bisa dalam bentuk UU ataupun Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi acuan dari tingkat pusat sampai ke daerah. (ASE).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024