Nunukan (ANTARA Kaltim) - Anggaran pendapatan dan belanja daerah lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara akan mengalami penurunan drastis pada 2016.
Penurunan itu disampaikan penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie saat kunjungan kerja Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang dihadiri pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kaltara di Kabupaten Nunukan, Rabu.
Penurunan APBD tersebut diperkirakan mencapai 70 persen dari jumlah anggaran pada 2015, misalnya Kabupaten Nunukan dengan anggaran yang mencapai Rp1,2 triliun akan turun menjadi sekitar Rp400 miliar jika tidak ada upaya lain dari pemerintah setempat untuk meningkatkannya.
"Jadi ada penurunan drastis dari nilai anggaran masing-masing kabupaten/kota pada 2016 akibat penurunan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara," ujar dia.
Penyebabnya, sebut Irianto Lambrie, masa transisi dari Provinsi Kaltim telah berakhir pada 2015 dan hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan RI sehingga masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan sendiri fiskalnya.
Untuk mengantisipasi kekurangan anggaran lima kabupaten/kota di Kaltara ini, dia meminta bupati/wali kota memiliki kemampuan argumentasi, koordinasi yang kuat kepada pemerintahan RI yang baru.
Selain itu, Irianto Lambrie meminta bupati/wali kota memiliki inisiasi dan kreativitas untuk menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) atau sumber dana lain yang lebih banyak karena selama masa transisi ini PAD di wilayah Kaltara masih dikelola oleh pemerintah Provinsi Kaltim.
Irianto Lambrie menyatakan, meski pengelolaan PAD telah diserahkan kepada Pemprov Kaltara, diperkirakan tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan anggaran masing-masing kabupaten/kota karena jumlahnya hanya sekitar Rp500 miliar.
"Situasi keuangan ini dipastikan akan dihadapi kabupaten/kota di Provinsi Kaltara pada 2016," kata Penjabat Gubernur Kaltara ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Penurunan itu disampaikan penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie saat kunjungan kerja Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang dihadiri pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kaltara di Kabupaten Nunukan, Rabu.
Penurunan APBD tersebut diperkirakan mencapai 70 persen dari jumlah anggaran pada 2015, misalnya Kabupaten Nunukan dengan anggaran yang mencapai Rp1,2 triliun akan turun menjadi sekitar Rp400 miliar jika tidak ada upaya lain dari pemerintah setempat untuk meningkatkannya.
"Jadi ada penurunan drastis dari nilai anggaran masing-masing kabupaten/kota pada 2016 akibat penurunan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara," ujar dia.
Penyebabnya, sebut Irianto Lambrie, masa transisi dari Provinsi Kaltim telah berakhir pada 2015 dan hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan RI sehingga masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan sendiri fiskalnya.
Untuk mengantisipasi kekurangan anggaran lima kabupaten/kota di Kaltara ini, dia meminta bupati/wali kota memiliki kemampuan argumentasi, koordinasi yang kuat kepada pemerintahan RI yang baru.
Selain itu, Irianto Lambrie meminta bupati/wali kota memiliki inisiasi dan kreativitas untuk menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) atau sumber dana lain yang lebih banyak karena selama masa transisi ini PAD di wilayah Kaltara masih dikelola oleh pemerintah Provinsi Kaltim.
Irianto Lambrie menyatakan, meski pengelolaan PAD telah diserahkan kepada Pemprov Kaltara, diperkirakan tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan anggaran masing-masing kabupaten/kota karena jumlahnya hanya sekitar Rp500 miliar.
"Situasi keuangan ini dipastikan akan dihadapi kabupaten/kota di Provinsi Kaltara pada 2016," kata Penjabat Gubernur Kaltara ini. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014