Bulungan, (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mewaspadai adanya pihak-pihak yang menjadi calon pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayahnya.
Pejabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie di Jakarta, Minggu meminta kepada pelamar CPNS di wilayahnya mengikuti seleksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan.
"Jangan coba-coba melakukan hal-hal yang berlaku di luar prosedur yang berlaku. Misalnya meminta imbalan kepada pelamar (CPNS) atau melakukan pungutan (biaya)," ujar dia melalui rilis yang disampaikan kepada ANTARA di Nunukan.
Ia menegaskan, apabila ada pihak-pihak yang berusaha melakukan hal demikian agar segera melaporkan kepada pihak terkait untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Irianto Lambrie mengatakan, proses penerimaan CPNS dalam lingkup Pemprov Kaltara dilakukan secara transparan dimana tahapan-tahapannya diawasi secara ketat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.
Untuk menghadapi pendaftaran CPNS di Pemprov Kaltara, kata dia, Biro Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kaltara telah siap yang diawali dengan sosialisasi dan bimbingan simulasi seleksi CPNS dengan sistem online atau CAT (Computer Assisted Test).
Hal ini disampaikan Irianto Lambrie sebagai langkah Pemprov Kaltara meminimalisir adanya "kongkalikong" pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, Pemprov Kaltara sangat mengharapkan hasil seleksi CPNS yang pertama kali dilaksanakan di provinsi termuda di Indonesia itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompetensi dan kemampuan pada bidang-bidang masing sekaligus memiliki mental dan spiritual yang mumpuni. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Pejabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie di Jakarta, Minggu meminta kepada pelamar CPNS di wilayahnya mengikuti seleksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan.
"Jangan coba-coba melakukan hal-hal yang berlaku di luar prosedur yang berlaku. Misalnya meminta imbalan kepada pelamar (CPNS) atau melakukan pungutan (biaya)," ujar dia melalui rilis yang disampaikan kepada ANTARA di Nunukan.
Ia menegaskan, apabila ada pihak-pihak yang berusaha melakukan hal demikian agar segera melaporkan kepada pihak terkait untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Irianto Lambrie mengatakan, proses penerimaan CPNS dalam lingkup Pemprov Kaltara dilakukan secara transparan dimana tahapan-tahapannya diawasi secara ketat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.
Untuk menghadapi pendaftaran CPNS di Pemprov Kaltara, kata dia, Biro Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kaltara telah siap yang diawali dengan sosialisasi dan bimbingan simulasi seleksi CPNS dengan sistem online atau CAT (Computer Assisted Test).
Hal ini disampaikan Irianto Lambrie sebagai langkah Pemprov Kaltara meminimalisir adanya "kongkalikong" pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, Pemprov Kaltara sangat mengharapkan hasil seleksi CPNS yang pertama kali dilaksanakan di provinsi termuda di Indonesia itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompetensi dan kemampuan pada bidang-bidang masing sekaligus memiliki mental dan spiritual yang mumpuni. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014