Samarinda (ANTARA Kaltim) - Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas meminta Pemerintah Kota Samarinda, mengedepankan koordinasi dan keterbukaan terkait kegiatan minyak dan gas.
Direktur Eksekutif FKDPM Muliana Sukardi saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda di Kantor Balai Kota, Rabu, mengatakan tujuan koordinasi dan keterbukaan itu untuk memperkecil perbedaan yang timbul menyangkut pengembangan lapangan migas, "lifting" (penghitungan) migas dan penghitungan dana bagi hasil yang merupakan sumber penerimaan dan pembangunan daerah.
"Selain bersilaturahmi, kedatangan kami juga untuk memberikan pengertian kepada Pemkot Samarinda sebagai anggota penghasil agar lebih menekankan koordinasi dan keterbukaan kegiatan migas serta berkoordinasi terkait program kerja FKDPM," ungkap Muliana Sukardi.
"Kami juga akan menjembatani pemerintah kota sebagai penghasil migas untuk memperjuangkan hak-hak daerah, terutama dari sisi bagi hasil migas demi kepentingan nasional dan daerah pada musyawarah nasional (mumas) yang akan diselenggarakan pada Februari 2015," katanya.
Saat ini menurut Muliana Sukardi, hampir semua daerah mengeluh karena menciutnya dana bagi hasil migas itu sendiri.
"Tentu ini menjadi keprihatinan kami ( FKDPM). Untuk itu melalui pertemuan dengan Pemkot Samarinda, kami mengajak instansi pemerintah terkait bersama SKK Migas untuk sepakat untuk menjaga produksi migas supaya paling tidak bisa terus naik," katanya.
"Sehingga, bagi hasil migas bisa setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Caranya, dengan memberikan kesempatan kepada investor dalam meningkatkan eksplorasi dengan memberikan pendampingan bagi mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia khususnya di Samarinda sendiri," ungkap Muliana Sukardi
Pada 2013, pendapatan Kota Samarinda dari sumber dana bagi hasil kegiatan hulu migas mencapai Rp451.509.490.385, terdiri dari minyak bumi Rp117.346.313.430 dan gas bumi Rp334.163.176.955.
Sementara, Asisten IV Bidang Administrasi dan Kepegawaian Pemkot Samarinda H Burhanuddin mengatakan, menyambut baik masukan yang berikan FKDPM tersebut karena terbentuknya FKDPM memang untuk memperjuangkan daerah penghasil migas sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat terkait adanya ketidakadilan bagi hasil migas di masyarakat demi menjaga keutuhan NKRI.
"Kami harapkan semoga melalui munas nanti program kerja dari forum nanti bisa betul-betul memperjuangkan hak-hak daerah penghasil migas, yang selalu mendesak pemerintah pusat agar lebih transparan dalam perhitungan (lifting) hasil migas, sehingga daerah penghasil dapat mengetahui tata cara lifting," ungkap Burhanuddin yang pada pertemuan itu turut didampingi Kepala Distamben Samarinda Heri Suriansyah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Direktur Eksekutif FKDPM Muliana Sukardi saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda di Kantor Balai Kota, Rabu, mengatakan tujuan koordinasi dan keterbukaan itu untuk memperkecil perbedaan yang timbul menyangkut pengembangan lapangan migas, "lifting" (penghitungan) migas dan penghitungan dana bagi hasil yang merupakan sumber penerimaan dan pembangunan daerah.
"Selain bersilaturahmi, kedatangan kami juga untuk memberikan pengertian kepada Pemkot Samarinda sebagai anggota penghasil agar lebih menekankan koordinasi dan keterbukaan kegiatan migas serta berkoordinasi terkait program kerja FKDPM," ungkap Muliana Sukardi.
"Kami juga akan menjembatani pemerintah kota sebagai penghasil migas untuk memperjuangkan hak-hak daerah, terutama dari sisi bagi hasil migas demi kepentingan nasional dan daerah pada musyawarah nasional (mumas) yang akan diselenggarakan pada Februari 2015," katanya.
Saat ini menurut Muliana Sukardi, hampir semua daerah mengeluh karena menciutnya dana bagi hasil migas itu sendiri.
"Tentu ini menjadi keprihatinan kami ( FKDPM). Untuk itu melalui pertemuan dengan Pemkot Samarinda, kami mengajak instansi pemerintah terkait bersama SKK Migas untuk sepakat untuk menjaga produksi migas supaya paling tidak bisa terus naik," katanya.
"Sehingga, bagi hasil migas bisa setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Caranya, dengan memberikan kesempatan kepada investor dalam meningkatkan eksplorasi dengan memberikan pendampingan bagi mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia khususnya di Samarinda sendiri," ungkap Muliana Sukardi
Pada 2013, pendapatan Kota Samarinda dari sumber dana bagi hasil kegiatan hulu migas mencapai Rp451.509.490.385, terdiri dari minyak bumi Rp117.346.313.430 dan gas bumi Rp334.163.176.955.
Sementara, Asisten IV Bidang Administrasi dan Kepegawaian Pemkot Samarinda H Burhanuddin mengatakan, menyambut baik masukan yang berikan FKDPM tersebut karena terbentuknya FKDPM memang untuk memperjuangkan daerah penghasil migas sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat terkait adanya ketidakadilan bagi hasil migas di masyarakat demi menjaga keutuhan NKRI.
"Kami harapkan semoga melalui munas nanti program kerja dari forum nanti bisa betul-betul memperjuangkan hak-hak daerah penghasil migas, yang selalu mendesak pemerintah pusat agar lebih transparan dalam perhitungan (lifting) hasil migas, sehingga daerah penghasil dapat mengetahui tata cara lifting," ungkap Burhanuddin yang pada pertemuan itu turut didampingi Kepala Distamben Samarinda Heri Suriansyah. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014