Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan koordinasi secara intensif dengan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat guna membahas penyesuaian jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pilkada 2024.
"Salah satu fokus utama adalah penyesuaian jumlah TPS pilkada 2024 karena berbeda dengan pemilu sebelumnya, kali ini ada perubahan signifikan dalam jumlah TPS karena adanya aturan baru yang diterapkan," kata Kepala Bakesbangpol Kaltim Sufian Agus di Samarinda, Selasa.
Dia menjelaskan sebelumnya satu TPS dapat menampung sekitar 200 pemilih, namun kini sesuai aturan baru ditetapkan kapasitas dalam satu TPS meningkat menjadi 600 pemilih.
Menurut dia, perubahan ini berdampak pada pengurangan jumlah TPS secara keseluruhan, sehingga Bakesbangpol Kaltim berharap KPU segera mengeluarkan data terkini mengenai jumlah TPS yang telah disesuaikan.
"Dukungan dari pemerintah daerah ini telah menyalurkan anggaran kepada KPU dan Bawaslu untuk mematangkan persiapan pilkada 2024," ujar Agus.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menstimulasikan dana kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung kelancaran pilkada 2024 mencapai Rp434.923.946.605, yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp173.969.578.642 pada tahun 2023 dan tahap kedua sebanyak Rp260.954.367.963 pada tahun 2024.
Selain itu, kata dia, kebutuhan dana pengamanan juga menjadi prioritas dan dialokasikan mencakup Rp52.309.066.000 untuk Polda Kaltim, dan Rp4.892.430.000 untuk Kodam VI/Mulawarman, serta Rp4.664.359.500 untuk Korem 091/ASN.
"Kesiapan logistik dan sumber daya manusia menjadi kunci sukses pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Dengan anggaran yang telah disiapkan dan koordinasi yang terjalin, Pemprov Kaltim berupaya untuk menyelenggarakan pilkada yang aman, lancar, dan demokratis," ujarnya.
Agus berharap penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Kaltim dapat menjadi contoh pelaksanaan yang efisien dan efektif, sekaligus mencerminkan semangat demokrasi yang kuat.(Adv)
"Salah satu fokus utama adalah penyesuaian jumlah TPS pilkada 2024 karena berbeda dengan pemilu sebelumnya, kali ini ada perubahan signifikan dalam jumlah TPS karena adanya aturan baru yang diterapkan," kata Kepala Bakesbangpol Kaltim Sufian Agus di Samarinda, Selasa.
Dia menjelaskan sebelumnya satu TPS dapat menampung sekitar 200 pemilih, namun kini sesuai aturan baru ditetapkan kapasitas dalam satu TPS meningkat menjadi 600 pemilih.
Menurut dia, perubahan ini berdampak pada pengurangan jumlah TPS secara keseluruhan, sehingga Bakesbangpol Kaltim berharap KPU segera mengeluarkan data terkini mengenai jumlah TPS yang telah disesuaikan.
"Dukungan dari pemerintah daerah ini telah menyalurkan anggaran kepada KPU dan Bawaslu untuk mematangkan persiapan pilkada 2024," ujar Agus.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menstimulasikan dana kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung kelancaran pilkada 2024 mencapai Rp434.923.946.605, yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp173.969.578.642 pada tahun 2023 dan tahap kedua sebanyak Rp260.954.367.963 pada tahun 2024.
Selain itu, kata dia, kebutuhan dana pengamanan juga menjadi prioritas dan dialokasikan mencakup Rp52.309.066.000 untuk Polda Kaltim, dan Rp4.892.430.000 untuk Kodam VI/Mulawarman, serta Rp4.664.359.500 untuk Korem 091/ASN.
"Kesiapan logistik dan sumber daya manusia menjadi kunci sukses pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Dengan anggaran yang telah disiapkan dan koordinasi yang terjalin, Pemprov Kaltim berupaya untuk menyelenggarakan pilkada yang aman, lancar, dan demokratis," ujarnya.
Agus berharap penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Kaltim dapat menjadi contoh pelaksanaan yang efisien dan efektif, sekaligus mencerminkan semangat demokrasi yang kuat.(Adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024