Balikpapan masih kekurangan rumah singgah sebagai beranda IKN

 

"Kami saat ini memiliki satu rumah singgah yang baru sebagian selesai perbaikan," katanya di Balai Kota Balikpapan, Senin (13/5).

 

Edy menyebutkan satu rumah singgah itu terletak di Jalan Milono, kawasan Gunung pasir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, tepatnya di panti asuhan Manuntung yang dilakukan perbaikan agar memenuhi syarat.

 

"Standar-nya untuk rumah singgah itu ada tempat tidur, lemari, tempat kunjungan, dan tempat pendampingan," jelasnya.

 

Untuk perbaikan tersebut, Dinsos Balikpapan menggelontorkan anggaran Rp 200 juta, dimana angka itu selain untuk perbaikan juga untuk pembangunan satu rumah singgah baru sehingga Balikpapan memiliki rumah rumah singgah.

 

"Mudah-mudahan awal atau akhir tahun ini bisa segera dibangun," harap Edy.

 

Kendati demikian, meskipun telah rampung dibangun, dua rumah singgah itu menurut Edy masih kurang, lebih lagi Balikpapan adalah beranda IKN yang harus siap menjawab tantangan salah satunya adalah urbanisasi.

 

"Rumah singgah ini penting untuk memanusiakan manusia, paling tidak mereka bisa berteduh, berlindung, dan hidup sambil menunggu mereka di kembalikan ke tempat asal atau dicarikan pekerjaan," ungkapnya.

 

Edy mengemukakan, selama berada di rumah singgah, mereka juga dipastikan mendapatkan makanan tiga kali dalam sehari.

 

"Ini tanggung jawab dari kami Dinsos baik Pemkot maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov), artinya anggaran makan mereka juga dari kami," ungkap Edy.

 

Lanjut Edy, Dinsos memiliki anggaran Rp 21 miliar yang digunakan untuk beragam keperluan termasuk untuk keperluan makan untuk mereka.

 

"Rp 21 miliar Itu di bagi, selain untuk makan, pengiriman orang terlantar, warga yang tidak memiliki identitas kemudian sakit, termasuk pelatihan-pelatihan buat mereka yang terlantar," terangnya.

 

Edy juga menjelaskan, untuk pengiriman orang yang terlantar pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi.

 

"Misalkan dari Madura, kami cari paguyuban-nya dulu, ternyata paguyuban enggak ada anggaran berarti kami kerja sama dengan pemerhati sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) dan lainnya," jelasnya.

"Bila tidak bisa, maka merujuk ke provinsi, namun bila tidak bisa juga maka dari kami yang kirim," katanya.