Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024.
"Dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, persiapan demi persiapan telah kami komunikasikan dengan penyelenggara maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di provinsi maupun daerah tingkat II," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim Fatimah Wati saat ditemui di ruang kerjanya di Samarinda, Selasa.
Dikemukakannya bahwa Pemprov Kaltim telah mempersiapkan berbagai upaya untuk kelancaran Pikada 2024, salah satunya dengan menggelontorkan dana hibah kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah, yakni KPU dan Bawaslu tingkat provinsi.
Pihaknya telah menyiapkan alokasi dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Pendanaan tersebut dipaketkan untuk Pemilu 2024 yang sudah digelontorkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen dari total hibah.
Dengan total anggaran sekitar Rp301 miliar, pemerintah provinsi telah menetapkan skema pendanaan yang terbagi dalam dua tahap. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, hibah sebesar Rp120,3 miliar telah disalurkan. Sementara itu, pada APBD 2024, hibah sebesar 60 persen atau Rp180,5 miliar akan dicairkan pada bulan Mei 2024.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim juga menerima hibah uang secara sepaket untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan total Rp134 miliar Sebanyak 40 persen atau Rp53,6 miliar dari hibah tersebut telah diberikan pada tahun anggaran 2023, dan sisanya sebesar 60 persen atau Rp80,4 miliar akan dicairkan pada bulan Mei tahun ini.
"Untuk Pilkada 2024, kami telah mengantisipasi berbagai kemungkinan hambatan teknis, termasuk penyesuaian dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Koordinasi intensif dengan KPU dan Bawaslu terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pemilu dan pilkada," jelas Fatimah.
Bakesbangpol Kaltim juga telah mengambil langkah proaktif dalam menjamin asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada penyelenggara pemilu, sebagai respons terhadap insiden yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
"Langkah ini menjadikan Kaltim sebagai provinsi pertama yang memberikan jaminan asuransi tersebut, diikuti oleh kabupaten dan kota di wilayah ini," imbuh Fatimah.
Menurut Fatimah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menjadi wadah utama untuk diskusi dan koordinasi antar lembaga terkait dalam memastikan keamanan dan kelancaran pilkada. Rapat koordinasi telah dilaksanakan secara berkala, dengan fokus pada aspek keamanan dan penyelenggaraan pilkada di Kaltim.
"Pilkada serentak diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan transparan, sejalan dengan partisipasi aktif masyarakat Kaltim dan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat," ungkap Fatimah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, persiapan demi persiapan telah kami komunikasikan dengan penyelenggara maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di provinsi maupun daerah tingkat II," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim Fatimah Wati saat ditemui di ruang kerjanya di Samarinda, Selasa.
Dikemukakannya bahwa Pemprov Kaltim telah mempersiapkan berbagai upaya untuk kelancaran Pikada 2024, salah satunya dengan menggelontorkan dana hibah kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah, yakni KPU dan Bawaslu tingkat provinsi.
Pihaknya telah menyiapkan alokasi dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Pendanaan tersebut dipaketkan untuk Pemilu 2024 yang sudah digelontorkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen dari total hibah.
Dengan total anggaran sekitar Rp301 miliar, pemerintah provinsi telah menetapkan skema pendanaan yang terbagi dalam dua tahap. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, hibah sebesar Rp120,3 miliar telah disalurkan. Sementara itu, pada APBD 2024, hibah sebesar 60 persen atau Rp180,5 miliar akan dicairkan pada bulan Mei 2024.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim juga menerima hibah uang secara sepaket untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan total Rp134 miliar Sebanyak 40 persen atau Rp53,6 miliar dari hibah tersebut telah diberikan pada tahun anggaran 2023, dan sisanya sebesar 60 persen atau Rp80,4 miliar akan dicairkan pada bulan Mei tahun ini.
"Untuk Pilkada 2024, kami telah mengantisipasi berbagai kemungkinan hambatan teknis, termasuk penyesuaian dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Koordinasi intensif dengan KPU dan Bawaslu terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pemilu dan pilkada," jelas Fatimah.
Bakesbangpol Kaltim juga telah mengambil langkah proaktif dalam menjamin asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada penyelenggara pemilu, sebagai respons terhadap insiden yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
"Langkah ini menjadikan Kaltim sebagai provinsi pertama yang memberikan jaminan asuransi tersebut, diikuti oleh kabupaten dan kota di wilayah ini," imbuh Fatimah.
Menurut Fatimah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menjadi wadah utama untuk diskusi dan koordinasi antar lembaga terkait dalam memastikan keamanan dan kelancaran pilkada. Rapat koordinasi telah dilaksanakan secara berkala, dengan fokus pada aspek keamanan dan penyelenggaraan pilkada di Kaltim.
"Pilkada serentak diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan transparan, sejalan dengan partisipasi aktif masyarakat Kaltim dan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat," ungkap Fatimah.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024