Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan alokasi dana yang tepat dan efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan stimulan sosial ekonomi kepada para petani yang terkena dampak bencana.
"Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan, akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal," kata Akmal Malik dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Samarinda, Selasa.
Akmal Malik menjadi narasumber pada Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) 2024 di Bandung, Jawa Barat, dengan materi "Penganggaran dan Pelaksanaan Stimulan Sosial Ekonomi untuk Petani Terdampak Puso Akibat Bencana Banjir dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur”.
Akmal menyampaikan urgensi dan langkah-langkah Pemprov Kaltim menangani dan memulihkan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir di Bumi Etam.
Akmal menyebut ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat perubahan alam dan kejadian-kejadian bencana tersebut.
"Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan memberikan perhatian yang besar terhadap kebutuhan pangan," kata Akmal.
Baca juga: Pemprov Kaltim siapkan usaha terpadu dukung ketahanan pangan IKN
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menegaskan alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian, dan kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta program-program rehabilitasi berkelanjutan.
"Kejadian bencana seperti kekeringan dan banjir menyebabkan kesengsaraan luar biasa untuk kebutuhan pangan. Itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana," katanya.
Akmal meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para pemangku kepentingan lain untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan secara terarah.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, juga menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna penanganan dan penanggulangan bencana.
Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana alam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
Tampak hadir narasumber lainnya, Bupati Lembata NTT, Matheos Tan, Direktur Pelaksana Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Firman Parmudianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Raniansyah dan PIt Kepala PIt Pelaksana BPBD Aceh, Fahmi Ridwan.
Pada kesempatan ini juga, Pj Gubernur Akmal Malik tampil dalam Podcast Rakornas PB 2024 yang akan tayang di kanal youtube BNPB Indonesia, dengan tema" Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana".
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim minta swasta dukung ketahanan pangan daerah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan, akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal," kata Akmal Malik dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Samarinda, Selasa.
Akmal Malik menjadi narasumber pada Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) 2024 di Bandung, Jawa Barat, dengan materi "Penganggaran dan Pelaksanaan Stimulan Sosial Ekonomi untuk Petani Terdampak Puso Akibat Bencana Banjir dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur”.
Akmal menyampaikan urgensi dan langkah-langkah Pemprov Kaltim menangani dan memulihkan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir di Bumi Etam.
Akmal menyebut ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat perubahan alam dan kejadian-kejadian bencana tersebut.
"Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan memberikan perhatian yang besar terhadap kebutuhan pangan," kata Akmal.
Baca juga: Pemprov Kaltim siapkan usaha terpadu dukung ketahanan pangan IKN
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menegaskan alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian, dan kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta program-program rehabilitasi berkelanjutan.
"Kejadian bencana seperti kekeringan dan banjir menyebabkan kesengsaraan luar biasa untuk kebutuhan pangan. Itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana," katanya.
Akmal meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para pemangku kepentingan lain untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan secara terarah.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, juga menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna penanganan dan penanggulangan bencana.
Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana alam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
Tampak hadir narasumber lainnya, Bupati Lembata NTT, Matheos Tan, Direktur Pelaksana Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Firman Parmudianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Raniansyah dan PIt Kepala PIt Pelaksana BPBD Aceh, Fahmi Ridwan.
Pada kesempatan ini juga, Pj Gubernur Akmal Malik tampil dalam Podcast Rakornas PB 2024 yang akan tayang di kanal youtube BNPB Indonesia, dengan tema" Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana".
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim minta swasta dukung ketahanan pangan daerah
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024