Samarinda (ANTARA Kaltim) - Area perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar Negara.
Permintaan agar pemerintah memaksimalkan pembangunan di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembenahan infrastruktur di banyak sektor, sudah banyak disampaikan baik secara langsung dari masyarakat perbatasan maupun anggota legislatif baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota serta perwakilan daerah yang berada di pusat, namun tampaknya masih seperti hembusan angin lalu yang seakan tidak di dengar oleh pemerintah pusat.
Menanggapi permasalahan tersebut anggota DPRD Kalimantan Timur Bahrid Buseng menganggap pemerintah pusat dan daerah jangan hanya melihat kondisi ril yang terjadi di perbatasan. Masalah infrastruktur yang masih jauh dari harapan yang sudah menjadi keseharian disana butuh tindakan nyata.
“Pemerintah harus memperhatikan masalah infrastruktur yang berada di perbatasan. Harus segera melakukan action pembangunan disana, terutama akses jalan yang yang sudah puluhan tahun dalam kondisi minim, “ ucapnya.
Minimnya perhatian itu tak pelak menghambat roda perekonomian disana. Parahnya, karena lebih mudah, masyarakat perbatasan lebih banyak bergantung pada suplai perekonomian negara tetangga.
“Benar sekali perekonomian masyarakat disana banyak dipengaruhi oleh Negara tetangga, mereka lebih memilih menjual atau membeli bahan kebutuhan di Negara Malaysia, ini imbas dari kurang nya akses jalan yang di peruntukan untuk melakukan proses kegiatan perekonomian, “ terangnya.
Wakil Legislatif dari fraksi Golkar menggap bahwa persoalan dana yang terbatas merupakan persoalan yang klasik dan jangan di jadikan sebuah alasan dalam melakukan pembangunan hingga akhirnya hak-hak masyarakat perbatasan menjadi terabaikan padahal tujuan nya untuk kesejahteraan rakyat, “Tidak ada alasan anggaran bagi pemerintah. DPRD tentu akan memperjuangkan jika itu memang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan, perbatasan harus menjadi garda terdepan untuk bangsa ini,“ tegasnya.
Bahrid juga memberikan catatan tersendiri untuk calon presiden kita kelak, siapaun yang terpilih segera buat program pembangunan infrastruktur di perbatasan.
“Saya berharap kelak peresiden yang terpilih akan membuat program pembangunan di perbatasan, karena bagaimanpun perbatasan baik di kaltim maupun di daerah yang lain sangat memerlukan pembangunan,“ terang anggota komisi III DPRD Kaltim ini mengakhiri. (Humas DPRD Kaltim/yud/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar Negara.
Permintaan agar pemerintah memaksimalkan pembangunan di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembenahan infrastruktur di banyak sektor, sudah banyak disampaikan baik secara langsung dari masyarakat perbatasan maupun anggota legislatif baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota serta perwakilan daerah yang berada di pusat, namun tampaknya masih seperti hembusan angin lalu yang seakan tidak di dengar oleh pemerintah pusat.
Menanggapi permasalahan tersebut anggota DPRD Kalimantan Timur Bahrid Buseng menganggap pemerintah pusat dan daerah jangan hanya melihat kondisi ril yang terjadi di perbatasan. Masalah infrastruktur yang masih jauh dari harapan yang sudah menjadi keseharian disana butuh tindakan nyata.
“Pemerintah harus memperhatikan masalah infrastruktur yang berada di perbatasan. Harus segera melakukan action pembangunan disana, terutama akses jalan yang yang sudah puluhan tahun dalam kondisi minim, “ ucapnya.
Minimnya perhatian itu tak pelak menghambat roda perekonomian disana. Parahnya, karena lebih mudah, masyarakat perbatasan lebih banyak bergantung pada suplai perekonomian negara tetangga.
“Benar sekali perekonomian masyarakat disana banyak dipengaruhi oleh Negara tetangga, mereka lebih memilih menjual atau membeli bahan kebutuhan di Negara Malaysia, ini imbas dari kurang nya akses jalan yang di peruntukan untuk melakukan proses kegiatan perekonomian, “ terangnya.
Wakil Legislatif dari fraksi Golkar menggap bahwa persoalan dana yang terbatas merupakan persoalan yang klasik dan jangan di jadikan sebuah alasan dalam melakukan pembangunan hingga akhirnya hak-hak masyarakat perbatasan menjadi terabaikan padahal tujuan nya untuk kesejahteraan rakyat, “Tidak ada alasan anggaran bagi pemerintah. DPRD tentu akan memperjuangkan jika itu memang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan, perbatasan harus menjadi garda terdepan untuk bangsa ini,“ tegasnya.
Bahrid juga memberikan catatan tersendiri untuk calon presiden kita kelak, siapaun yang terpilih segera buat program pembangunan infrastruktur di perbatasan.
“Saya berharap kelak peresiden yang terpilih akan membuat program pembangunan di perbatasan, karena bagaimanpun perbatasan baik di kaltim maupun di daerah yang lain sangat memerlukan pembangunan,“ terang anggota komisi III DPRD Kaltim ini mengakhiri. (Humas DPRD Kaltim/yud/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014