Dewan Adat Dayak Paser mendukung dan memberikan catatan terkait pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) seperti pembangunan Bandara VVIP serta akses jalan tol.
"Pada dasarnya kami mendukung penuh pembangunan itu, tapi dengan catatan harus memperhatikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat sekitar IKN,” kata Ketua Dewan Adat Dayak Paser, Dedi S, di Balikpapan, Rabu (28/2).
Menurut Dedi masyarakat adat harus menjadi bagian integral dari pembangunan IKN dan tidak boleh termarginalisasi.
Dewan Adat Dayak Paser berharap pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat adat untuk membangun IKN yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan IKN,” katanya.
Dedi mengemukakan, dukungan dari adat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan inklusif.
Menurutnya pembangunan infrastruktur di IKN tersebut dapat membuka akses dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat adat serta masyarakat sekitar, maka harus didukung sepenuhnya.
Lanjutnya, bila melihat adanya fasilitas itu, maka masyarakat sekitar dapat mengenalkan budaya serta produk yang menjadi keunggulan dan bernilai ekonomi ke seluruh penjuru, baik di Kaltim maupun Indonesia pada umumnya.
"Tak hanya mendukung dari segi pembangunan, masyarakat adat Dayak Paser juga menyampaikan dukungannya terhadap program reforma agraria," katanya.
Dedi menuturkan reforma agraria suatu penataan kembali atau penataan ulang, susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Tujuannya menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan.
"Besar harapan kami, program itu dapat memberikan kepastian hukum atas tanah adat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat adat di sekitar IKN," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Pada dasarnya kami mendukung penuh pembangunan itu, tapi dengan catatan harus memperhatikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat sekitar IKN,” kata Ketua Dewan Adat Dayak Paser, Dedi S, di Balikpapan, Rabu (28/2).
Menurut Dedi masyarakat adat harus menjadi bagian integral dari pembangunan IKN dan tidak boleh termarginalisasi.
Dewan Adat Dayak Paser berharap pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat adat untuk membangun IKN yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan IKN,” katanya.
Dedi mengemukakan, dukungan dari adat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan inklusif.
Menurutnya pembangunan infrastruktur di IKN tersebut dapat membuka akses dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat adat serta masyarakat sekitar, maka harus didukung sepenuhnya.
Lanjutnya, bila melihat adanya fasilitas itu, maka masyarakat sekitar dapat mengenalkan budaya serta produk yang menjadi keunggulan dan bernilai ekonomi ke seluruh penjuru, baik di Kaltim maupun Indonesia pada umumnya.
"Tak hanya mendukung dari segi pembangunan, masyarakat adat Dayak Paser juga menyampaikan dukungannya terhadap program reforma agraria," katanya.
Dedi menuturkan reforma agraria suatu penataan kembali atau penataan ulang, susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Tujuannya menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan.
"Besar harapan kami, program itu dapat memberikan kepastian hukum atas tanah adat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat adat di sekitar IKN," harapnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024