Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman dan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim telah memetakan kerawanan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita sama-sama memetakan kerawanan itu, kita menyiapkan untuk membantu Polri maka kami bersama Polda untuk back up kerawanan itu,” kata Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jendral TNI Tri Budi Utomo, di Balikpapan, Kamis (1/2).
Ia mengatakan bila melihat tahun politik 2019, di Kaltim ada terdapat dugaan kasus politik uang yang pernah meninggalkan jejak digital di media.
Salah satu dugaan praktik politik uang Pada tahun 2019 itu terkuak di Kota Samarinda oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu setempat dengan tersangka berjumlah dua orang.
Tersangka saat itu diamankan dalam operasi yang digelar di Tempat Pemilihan Sementara (TPS) 9, Jalan Pramuka 3, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara.
“Maka, inilah yang harus diantisipasi,” tegas Tri Budi Utomo.
Selain itu juga yang harus diantisipasi adalah chaos alias kekacauan dalam hal ini bentrok antar pendukung yang tidak menerima atau tidak sepakat dengan hasil penghitungan.
“Ini juga bisa saja terjadi, maka kami menyediakan alutsista seperti Anoa dan lainnya,” ujarnya.
Selain itu juga yang menjadi kerawanan di Kaltim adalah di pendistribusian logistik sebab Kaltim memiliki sejumlah daerah yang sulit diakses.
“Kemarin saya bersama Pejabat (Pj) Gubernur pergi ke Mahakam Ulu (Mahulu) dan melihat akses yang sulit di sana,” katanya.
Tri Budi Utomo mengemukakan dari pengalamannya bersama Pj Gubernur di Kabupaten Mahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan agar disediakan mobil 4x4.
“Alhamdulillah dari Pemerintah Provinsi Kaltim bisa menyiapkan itu untuk diberikan ke KPU,” ungkapnya.
Lanjutnya, mobil itu nantinya digunakan untuk membantu mendistribusikan logistik pemilu dari Gudang KPU menuju kelurahan atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Menurutnya daerah yang sulit dijangkau seperti di Kecamatan Long Apari yang masih masuk di Kabupaten Mahulu. Kawasan ini hanya bisa diakses melalui jalur air yaitu sungai Mahakam menggunakan longboat dari Ibu Kota Kabupaten Mahulu dan di Kecamatan Long Bagun atau Pelabuhan Tering di Melak, Kabupaten Kutai Barat.
“Maka dari itu, kami juga mengerahkan sejumlah alutsista air bila dibutuhkan untuk pendistribusian logistik jalur perairan,” jelasnya.
Kendati demikian, lewat jalur air itu juga membutuhkan waktu yang bisa mencapai 2x24 jam, maka dari Kodam VI/Mulawarman juga menyediakan helikopter untuk membantu pendistribusian logistik. Bila melalui jalur udara, hanya memakan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam perjalanan dan tentu jauh lebih efektif.
"Kodam VI/Mulawarman melakukan pengamanan pemilu serentak 2024 ini dengan mengedepankan netralitas TNI, itu harus kita junjung,” tegasnya.
Tri Budi Utomo menginginkan pelaksanaan pengamanan dan pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat lancar dan damai sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang bisa menduduki atau membawa negara lebih sejahtera lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
“Kita sama-sama memetakan kerawanan itu, kita menyiapkan untuk membantu Polri maka kami bersama Polda untuk back up kerawanan itu,” kata Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jendral TNI Tri Budi Utomo, di Balikpapan, Kamis (1/2).
Ia mengatakan bila melihat tahun politik 2019, di Kaltim ada terdapat dugaan kasus politik uang yang pernah meninggalkan jejak digital di media.
Salah satu dugaan praktik politik uang Pada tahun 2019 itu terkuak di Kota Samarinda oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Gakumdu setempat dengan tersangka berjumlah dua orang.
Tersangka saat itu diamankan dalam operasi yang digelar di Tempat Pemilihan Sementara (TPS) 9, Jalan Pramuka 3, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara.
“Maka, inilah yang harus diantisipasi,” tegas Tri Budi Utomo.
Selain itu juga yang harus diantisipasi adalah chaos alias kekacauan dalam hal ini bentrok antar pendukung yang tidak menerima atau tidak sepakat dengan hasil penghitungan.
“Ini juga bisa saja terjadi, maka kami menyediakan alutsista seperti Anoa dan lainnya,” ujarnya.
Selain itu juga yang menjadi kerawanan di Kaltim adalah di pendistribusian logistik sebab Kaltim memiliki sejumlah daerah yang sulit diakses.
“Kemarin saya bersama Pejabat (Pj) Gubernur pergi ke Mahakam Ulu (Mahulu) dan melihat akses yang sulit di sana,” katanya.
Tri Budi Utomo mengemukakan dari pengalamannya bersama Pj Gubernur di Kabupaten Mahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan agar disediakan mobil 4x4.
“Alhamdulillah dari Pemerintah Provinsi Kaltim bisa menyiapkan itu untuk diberikan ke KPU,” ungkapnya.
Lanjutnya, mobil itu nantinya digunakan untuk membantu mendistribusikan logistik pemilu dari Gudang KPU menuju kelurahan atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Menurutnya daerah yang sulit dijangkau seperti di Kecamatan Long Apari yang masih masuk di Kabupaten Mahulu. Kawasan ini hanya bisa diakses melalui jalur air yaitu sungai Mahakam menggunakan longboat dari Ibu Kota Kabupaten Mahulu dan di Kecamatan Long Bagun atau Pelabuhan Tering di Melak, Kabupaten Kutai Barat.
“Maka dari itu, kami juga mengerahkan sejumlah alutsista air bila dibutuhkan untuk pendistribusian logistik jalur perairan,” jelasnya.
Kendati demikian, lewat jalur air itu juga membutuhkan waktu yang bisa mencapai 2x24 jam, maka dari Kodam VI/Mulawarman juga menyediakan helikopter untuk membantu pendistribusian logistik. Bila melalui jalur udara, hanya memakan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam perjalanan dan tentu jauh lebih efektif.
"Kodam VI/Mulawarman melakukan pengamanan pemilu serentak 2024 ini dengan mengedepankan netralitas TNI, itu harus kita junjung,” tegasnya.
Tri Budi Utomo menginginkan pelaksanaan pengamanan dan pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat lancar dan damai sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang bisa menduduki atau membawa negara lebih sejahtera lagi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024