Balikpapan (ANTARA Kaltim)- Membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kabupaten. Karena itu, tidak ada kata lain selain sinergitas yang akan mampu mempercepat proses menuju rakyat perbatasan yang lebih sejahtera.
“Infrastruktur dasar harus kita penuhi. Jalan harus bagus, bandara, listrik maupun air bersih, kesehatan maupun pendidikan harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya,†kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Pedalaman Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terkecil Terluar Kaltim di Balikpapan, Kamis (8/5).
Terpenuhinya sarana tersebut lanjut Awang, terus diupayakan sehingga pembangunan perbatasan mendapat porsi yang sama dengan daerah lain. Dijelaskan, pemerintah sesungguhnya sangat berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis nasional untuk peningkatan perekonomiaan masyarakat, sekaligus sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indoneswia (NKRI).
Selain sebagai wilayah pertahanan, kawasan perbatasan negara harus mampu dikelola sebagai sumber daya yang harus dapat didayagunakan untuk peningkatan aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kawasan perbatasan negara lanjut Awang, memiliki posisi strategis yang harus dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Dukungan investasi swasta dan dunia usaha sangat diharapkan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat strategis nasional.
“Pemerintah akan terus memacu peningkatan mutu sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat perbatasan, sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),†ungkapnya.
Untuk mewujudkan keinginan menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis bagi peningkatan ekonomi, agar bisa bersaing dengan negara tetangga Malaysia, maka wilayah perbatasan juga harus aman.
Karena itu, selain menyusun rencana tata ruang wilayah dengan baik, juga perlu sinergitas dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pihak keamanan (TNI/Polri) serta masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKT2DT) Kaltim Frederik Bid menjelaskan, tujuan rakor tersebut adalah untuk menyamakan persepsi, serta merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam upaya mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu guna memperkokoh ketahanan Negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil yang diharapkan dari rakor ini adalah terkoordinasinya percepatan pembangunan, sinkronisasai program antar SKPD, Kementrian dan Lembaga terkait baik melalui anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun tercapainya kesepahaman masing-masing SKPD, kementerian dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi pembangunan kawasan perbatasan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor dihadiri pejabat pusat dari beberapa kementerian, para pejabat Pemprov Kaltim, Polri, TNI, bupati dan walikota di Kaltim khususnya daerah perbatasan Nunukan, Malinau, Kutai Barat, para camat kawasan perbatasan, wakil perguruan tinggi, serta stakeholder terkait lainnya. Nara sumber yang dihadirkan diantaranya, Pj Gubernur Katara H Irianto Lambrie, pembicara dari Kementerian Hankam, Kementerian PDT, Bappenas dan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (Humas Prov Kaltim/sar).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Infrastruktur dasar harus kita penuhi. Jalan harus bagus, bandara, listrik maupun air bersih, kesehatan maupun pendidikan harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya,†kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Pedalaman Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terkecil Terluar Kaltim di Balikpapan, Kamis (8/5).
Terpenuhinya sarana tersebut lanjut Awang, terus diupayakan sehingga pembangunan perbatasan mendapat porsi yang sama dengan daerah lain. Dijelaskan, pemerintah sesungguhnya sangat berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis nasional untuk peningkatan perekonomiaan masyarakat, sekaligus sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indoneswia (NKRI).
Selain sebagai wilayah pertahanan, kawasan perbatasan negara harus mampu dikelola sebagai sumber daya yang harus dapat didayagunakan untuk peningkatan aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kawasan perbatasan negara lanjut Awang, memiliki posisi strategis yang harus dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Dukungan investasi swasta dan dunia usaha sangat diharapkan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat strategis nasional.
“Pemerintah akan terus memacu peningkatan mutu sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat perbatasan, sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),†ungkapnya.
Untuk mewujudkan keinginan menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis bagi peningkatan ekonomi, agar bisa bersaing dengan negara tetangga Malaysia, maka wilayah perbatasan juga harus aman.
Karena itu, selain menyusun rencana tata ruang wilayah dengan baik, juga perlu sinergitas dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pihak keamanan (TNI/Polri) serta masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKT2DT) Kaltim Frederik Bid menjelaskan, tujuan rakor tersebut adalah untuk menyamakan persepsi, serta merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam upaya mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu guna memperkokoh ketahanan Negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil yang diharapkan dari rakor ini adalah terkoordinasinya percepatan pembangunan, sinkronisasai program antar SKPD, Kementrian dan Lembaga terkait baik melalui anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun tercapainya kesepahaman masing-masing SKPD, kementerian dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi pembangunan kawasan perbatasan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor dihadiri pejabat pusat dari beberapa kementerian, para pejabat Pemprov Kaltim, Polri, TNI, bupati dan walikota di Kaltim khususnya daerah perbatasan Nunukan, Malinau, Kutai Barat, para camat kawasan perbatasan, wakil perguruan tinggi, serta stakeholder terkait lainnya. Nara sumber yang dihadirkan diantaranya, Pj Gubernur Katara H Irianto Lambrie, pembicara dari Kementerian Hankam, Kementerian PDT, Bappenas dan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (Humas Prov Kaltim/sar).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014