Nunukan (ANTARA Kaltim) - Pakar Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) H Sarosa Hanungpranoto mengatakan pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dengan membuat regulasi.
"Hukum adat masih diakui di Indonesia sehingga perlu mendapatkan legalitas karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melindunginya melalui pembentukan undang-undang atau peraturan daerah (perda)," katanya di Nunukan, Senin.
Pada acara dialog yang dilaksanakan Pemkab Nunukan yang dihadiri sejumlah tokoh adat dari berbagai etnis di daerah, dia mengatakan, secara teoritis, hak-hak hukum adat dibagi dalam dua kategori yakni kepemilikan pribadi dan komunal.
Namun pada dasarnya, kata dia, masyarakat adat memiliki aturan tersendiri yang terus dipelihara dan dirawat sejak nenek moyangnya yang terus diberlakukan dalam menjalankan kehidupannya dalam kelompoknya sepanjang tidak bertentangan hukum nasional.
"Hukum adat di Indonesia masih diakui, makanya perlu dibuatkan payung hukum minimal peraturan daerah (perda)," kata Sarosa Hanungpranoto.
Terkait dengan masih seringnya terjadi konflik horisontal antara pemerintah dengan masyarakat adat, menurut dia, itu disebabkan pertentangan pemahaman antara hukum adat yang masih diberlakukan dengan hukum nasional yang dibuat secara umum.
Sarosa Hanungpranoto yang juga Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul mengaku bersedia membantu pemerintah daerah dalam merancang perda tentang adat tersebut jika dibutuhkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Hukum adat masih diakui di Indonesia sehingga perlu mendapatkan legalitas karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melindunginya melalui pembentukan undang-undang atau peraturan daerah (perda)," katanya di Nunukan, Senin.
Pada acara dialog yang dilaksanakan Pemkab Nunukan yang dihadiri sejumlah tokoh adat dari berbagai etnis di daerah, dia mengatakan, secara teoritis, hak-hak hukum adat dibagi dalam dua kategori yakni kepemilikan pribadi dan komunal.
Namun pada dasarnya, kata dia, masyarakat adat memiliki aturan tersendiri yang terus dipelihara dan dirawat sejak nenek moyangnya yang terus diberlakukan dalam menjalankan kehidupannya dalam kelompoknya sepanjang tidak bertentangan hukum nasional.
"Hukum adat di Indonesia masih diakui, makanya perlu dibuatkan payung hukum minimal peraturan daerah (perda)," kata Sarosa Hanungpranoto.
Terkait dengan masih seringnya terjadi konflik horisontal antara pemerintah dengan masyarakat adat, menurut dia, itu disebabkan pertentangan pemahaman antara hukum adat yang masih diberlakukan dengan hukum nasional yang dibuat secara umum.
Sarosa Hanungpranoto yang juga Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul mengaku bersedia membantu pemerintah daerah dalam merancang perda tentang adat tersebut jika dibutuhkan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014