Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk nyata untuk mewujudkan konsep Indonesiasentris.
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Septriana Tangkary menyebutkan konsep Indonesiasentris artinya pembangunan diwujudkan secara merata dan tidak terfokus pada satu Pulau saja.
"Kalau dulu banyak anggapan pembangunan di Indonesia itu selalu Jawasentris, atau Sumaterasentris. Saat ini lewat IKN kita membicarakan Indonesiasentris. Artinya seluruh pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote itu infrastruktur yang dibangun sama," kata Septriana dalam diskusi hybrid bertajuk "Temu Influencer "Mewujudkan Visi Smart City dalam Transformasi Ibu Kota Negara", Rabu.
Lebih lanjut, Septriana mengatakan pembangunan IKN dapat berjalan optimal lewat kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari masyarakat lokal hingga seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia.
Dalam pembangunan IKN, Kementerian Kominfo juga ikut mengambil bagian dengan menyiapkan infrastruktur telekomunikasi atau pemerataan akses internet, pengintegrasian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca juga: IKN target jadi kota nol emisi karbon pada 2045
Pada penyiapan infrastruktur telekomunikasi dan pemerataan akses internet, menurut Septriana, saat ini sudah mengalami perbaikan dan pemerataan yang lebih baik.
"Dulu 20 mbps itu kecepatan internet yang hanya bisa dirasakan di Jawa saja, tapi sekarang kecepatan segitu pun sudah bisa dirasakan di pulau lain seperti di Makassar. Rasanya hampir semua tempat sekarang bisa mendapatkan kecepatan yang sama," katanya.
Lalu dari segi integrasi SPBE, Septriana mengatakan hal itu perlu dilakukan sebagai salah dukungan transformasi digital di IKN.
Ia menyebutkan Kementerian Kominfo bertanggung jawab untuk melakukan integrasi dan harmonisasi layanan digital yang tersedia di setiap kementerian ataupun lembaga publik sehingga nantinya pemerintahan digital bisa terwujud dengan lebih baik di IKN.
"Salah satu targetnya dengan melakukan harmonisasi dan integrasi aplikasi yang telah dikembangkan pemerintah dari tingkat pusat dan daerah yang kini jumlahnya sudah mencapai 24.000 aplikasi," ujarnya.
Baca juga: Otorita IKN batasi kendaraan pribadi lewat teknologi
Terakhir, dukungan yang diberikan untuk pembangunan IKN dari Kementerian Kominfo dalam mewujudkan tata kelola kota pintar ialah dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN).
Septriana mengatakan saat ini PDN yang hampir rampung pengerjaannya ialah PDN di Cikarang, Jawa Barat dan nantinya akan ada juga PDN di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, PDN di Kepulauan Riau, dan juga direncanakan di Labuan Bajo, NTT.
Nantinya semua data penting milik masyarakat akan ditampung di PDN itu dengan harapan dapat mempermudah proses integrasi layanan SPBE di berbagai sektor.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Septriana Tangkary menyebutkan konsep Indonesiasentris artinya pembangunan diwujudkan secara merata dan tidak terfokus pada satu Pulau saja.
"Kalau dulu banyak anggapan pembangunan di Indonesia itu selalu Jawasentris, atau Sumaterasentris. Saat ini lewat IKN kita membicarakan Indonesiasentris. Artinya seluruh pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote itu infrastruktur yang dibangun sama," kata Septriana dalam diskusi hybrid bertajuk "Temu Influencer "Mewujudkan Visi Smart City dalam Transformasi Ibu Kota Negara", Rabu.
Lebih lanjut, Septriana mengatakan pembangunan IKN dapat berjalan optimal lewat kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari masyarakat lokal hingga seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia.
Dalam pembangunan IKN, Kementerian Kominfo juga ikut mengambil bagian dengan menyiapkan infrastruktur telekomunikasi atau pemerataan akses internet, pengintegrasian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca juga: IKN target jadi kota nol emisi karbon pada 2045
Pada penyiapan infrastruktur telekomunikasi dan pemerataan akses internet, menurut Septriana, saat ini sudah mengalami perbaikan dan pemerataan yang lebih baik.
"Dulu 20 mbps itu kecepatan internet yang hanya bisa dirasakan di Jawa saja, tapi sekarang kecepatan segitu pun sudah bisa dirasakan di pulau lain seperti di Makassar. Rasanya hampir semua tempat sekarang bisa mendapatkan kecepatan yang sama," katanya.
Lalu dari segi integrasi SPBE, Septriana mengatakan hal itu perlu dilakukan sebagai salah dukungan transformasi digital di IKN.
Ia menyebutkan Kementerian Kominfo bertanggung jawab untuk melakukan integrasi dan harmonisasi layanan digital yang tersedia di setiap kementerian ataupun lembaga publik sehingga nantinya pemerintahan digital bisa terwujud dengan lebih baik di IKN.
"Salah satu targetnya dengan melakukan harmonisasi dan integrasi aplikasi yang telah dikembangkan pemerintah dari tingkat pusat dan daerah yang kini jumlahnya sudah mencapai 24.000 aplikasi," ujarnya.
Baca juga: Otorita IKN batasi kendaraan pribadi lewat teknologi
Terakhir, dukungan yang diberikan untuk pembangunan IKN dari Kementerian Kominfo dalam mewujudkan tata kelola kota pintar ialah dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN).
Septriana mengatakan saat ini PDN yang hampir rampung pengerjaannya ialah PDN di Cikarang, Jawa Barat dan nantinya akan ada juga PDN di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, PDN di Kepulauan Riau, dan juga direncanakan di Labuan Bajo, NTT.
Nantinya semua data penting milik masyarakat akan ditampung di PDN itu dengan harapan dapat mempermudah proses integrasi layanan SPBE di berbagai sektor.
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023