Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah membuka peluang kerja sama dengan Provinsi Anhui, China, untuk pengembangan sejumlah wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara ( IKN).
"Pertemuan ini menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kerja sama antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, karena Kalimantan Timur membutuhkan banyak investor untuk pengembangan buffer zone area (daerah penyangga) IKN, maka kami berharap ada investor luar, termasuk Provinsi Anhui," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Senin.
Akmal Malik menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan delegasi Provinsi Anhui, antara lain Wakil Gubernur Provinsi Anhuui Shan Xiang Qian, Wakil Sekjen Pemerintah Rakyat Provinsi Anhui Luo Guangyong, Wakil Direktur Departemen Perdagangan Provinsi Anhui Yang Benqing, Wakil Direktur Kantor luar Negeri Provinsi Anhui Wang Nianbao, Ketua Kadin Anhui-Indonesia He Tao.
Menurut Akmal, selain menjalin komunikasi antar delegasi pada pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta itu, sekaligus telah terjadi penandatanganan pernyataan kehendak antara Provinsi Anhui dengan Provinsi Kaltim.
Baca juga: Pemprov Kaltim tinjau ulang pola kerja sama dengan Negara Seychelles
Ia mengaku telah menyampaikan beberapa perspektif Kaltim, salah satunya terkait posisi Kaltim sebagai pintu gerbang negara yang dilewati oleh jalur strategis perdagangan internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2).
“Kaltim juga sebagai produsen energi primer, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama batubara, minyak, gas, dan kayu, untuk mendukung keberlanjutan negara,” ucap Akmal Malik.
Akmal turut menyampaikan beberapa kondisi dan peluang investasi di Kaltim dan kawasan pembangunan IKN.
“Semoga dalam pertemuan ini bisa meningkatkan kerja sama yang baik bagi Indonesia dan China, khususnya di Kaltim,” ucap Akmal Malik. (Adv/Diskominfo Kaltim)
Baca juga: Dubes Jerman bahas peningkatan kerja sama dengan Pemprov Kaltim
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Pertemuan ini menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kerja sama antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, karena Kalimantan Timur membutuhkan banyak investor untuk pengembangan buffer zone area (daerah penyangga) IKN, maka kami berharap ada investor luar, termasuk Provinsi Anhui," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Senin.
Akmal Malik menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan delegasi Provinsi Anhui, antara lain Wakil Gubernur Provinsi Anhuui Shan Xiang Qian, Wakil Sekjen Pemerintah Rakyat Provinsi Anhui Luo Guangyong, Wakil Direktur Departemen Perdagangan Provinsi Anhui Yang Benqing, Wakil Direktur Kantor luar Negeri Provinsi Anhui Wang Nianbao, Ketua Kadin Anhui-Indonesia He Tao.
Menurut Akmal, selain menjalin komunikasi antar delegasi pada pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta itu, sekaligus telah terjadi penandatanganan pernyataan kehendak antara Provinsi Anhui dengan Provinsi Kaltim.
Baca juga: Pemprov Kaltim tinjau ulang pola kerja sama dengan Negara Seychelles
Ia mengaku telah menyampaikan beberapa perspektif Kaltim, salah satunya terkait posisi Kaltim sebagai pintu gerbang negara yang dilewati oleh jalur strategis perdagangan internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2).
“Kaltim juga sebagai produsen energi primer, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama batubara, minyak, gas, dan kayu, untuk mendukung keberlanjutan negara,” ucap Akmal Malik.
Akmal turut menyampaikan beberapa kondisi dan peluang investasi di Kaltim dan kawasan pembangunan IKN.
“Semoga dalam pertemuan ini bisa meningkatkan kerja sama yang baik bagi Indonesia dan China, khususnya di Kaltim,” ucap Akmal Malik. (Adv/Diskominfo Kaltim)
Baca juga: Dubes Jerman bahas peningkatan kerja sama dengan Pemprov Kaltim
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023