Nunukan (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Tommy Harun mengakui dana biaya operasional sekolah daerah (bosda) untuk mendanai pelaksanaan ujian nasional (UN) di daerah itu belum dicairkan sampai sekarang.
"Sebenarnya, Pemkab Nunukan telah bersedia mencairkan dana bosda tersebut tetapi akibat adanya larangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim sehingga dibatalkan," kata dia di Nunukan, Selasa.
Ia menjelaskan berkaitan dengan belum dicairkannya dana bosda tersebut Pemkab Nunukan telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan akan dilakukan didiskusi segitiga antara Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltim dan Pemprov Kalimantan Utara untuk mencari solusinya.
Jika koordinasi itu tidak ditemukan solusi, kata Tommy Harun, terpaksa merevisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada tahun berikutnya.
"Kalau tidak ada solusinya nanti, maka terpaksa kita akan merevisi APBD melalui penganggaran tahun berikutnya," ujar Tommy Harun.
Mengenai adanya informasi dari sejumlah kepala sekolah bahwa pihaknya terpaksa meminjam anggaran sendiri akibat tidak dicairkannya dana bosda untuk UN, dia mengaku tidak mengetahui adanya upaya semacam itu.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengecek apakah benar informasi itu karena tidak pernah ada laporan dari pihak sekolah yang meminjam dana untuk biaya UN kali ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Sebenarnya, Pemkab Nunukan telah bersedia mencairkan dana bosda tersebut tetapi akibat adanya larangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim sehingga dibatalkan," kata dia di Nunukan, Selasa.
Ia menjelaskan berkaitan dengan belum dicairkannya dana bosda tersebut Pemkab Nunukan telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan akan dilakukan didiskusi segitiga antara Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltim dan Pemprov Kalimantan Utara untuk mencari solusinya.
Jika koordinasi itu tidak ditemukan solusi, kata Tommy Harun, terpaksa merevisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada tahun berikutnya.
"Kalau tidak ada solusinya nanti, maka terpaksa kita akan merevisi APBD melalui penganggaran tahun berikutnya," ujar Tommy Harun.
Mengenai adanya informasi dari sejumlah kepala sekolah bahwa pihaknya terpaksa meminjam anggaran sendiri akibat tidak dicairkannya dana bosda untuk UN, dia mengaku tidak mengetahui adanya upaya semacam itu.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengecek apakah benar informasi itu karena tidak pernah ada laporan dari pihak sekolah yang meminjam dana untuk biaya UN kali ini. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014