Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kaltim Kasriyah kembali menerima banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, pertanian, hingga tiadanya sosialisasi dari pemerintah soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Keluhan ini mengemuka saat politikus PPP ini melakukan reses di Balikpapan, PPU dan Paser, pekan lalu.
“Hampir di setiap reses yang saya lakukan di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser masyarakat mengeluhkan tiadanya sosialisasi soal BPJS, sehingga membuat masyarakat bingung dan kesulitan ketika hendak berobat ke rumah sakit,†ucap Kasriyah.
Pihak BPJS menurut warga hanya melakukan sosialisasi kepada perusahaan maupun dinas di lingkungan pemerintah daerah, sehingga kewajiban memberikan pemahaman kepada warga yang seharusnya menjadi hal utama seakan dilupakan.
Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi ia khawatir tujuan program kesehatan dari pusat tersebut tidak tepat sasaran dan terkesan lebih berat pada instansi maupun perusahaan saja, tidak pada masyarakat menengah ke bawah.
Masalah lain yang timbul di Balikpapan adalah perhatian terhadap kebutuhan stadion dan rumah sakit umum daerah. “Untuk stadion memang pada akhirnya Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menganggarkan dengan pola tahun jamak. Namun memang perlu dikawal agar benar-benar teranggarkan dengan baik dan tepat sasaran,†tegas Kasriyah.
Sedangkan di Penajam dan PPU petani meminta komitmen pemerintah terhadap anggaran pertanian yang saat ini masih jauh dari ideal. Tak heran program swasembada beras sulit tercapai.
Anggota Komisi III itu menuturkan jika pemerintah mau memberikan perhatian khusus pada anggaran pertanian, tidak hanya membuat provinsi ini mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri, melainkan juga memberikan pondasi ekonomi di masa depan.
“Infrastruktur badan jalan berstatus milik provinsi dan pusat di perbatasan Kaltim – Kalsel masih dalam kondisi memprihatinkan. Padahal merupakan akses jalan utama satu-satunya. Tentu sangat mengganggu arus perniagaan,†beber Kasriyah.
Kasriyah berharap Pemprov Kaltim mempercepat penanganan perbaikan jalan yang rusak parah dan benar-benar menuntut perhatian ekstra pengguna jasa jalan itu dan meningkatkan kualitas jalan agar tidak mudah rusak. (Humas DPRD kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Hampir di setiap reses yang saya lakukan di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser masyarakat mengeluhkan tiadanya sosialisasi soal BPJS, sehingga membuat masyarakat bingung dan kesulitan ketika hendak berobat ke rumah sakit,†ucap Kasriyah.
Pihak BPJS menurut warga hanya melakukan sosialisasi kepada perusahaan maupun dinas di lingkungan pemerintah daerah, sehingga kewajiban memberikan pemahaman kepada warga yang seharusnya menjadi hal utama seakan dilupakan.
Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi ia khawatir tujuan program kesehatan dari pusat tersebut tidak tepat sasaran dan terkesan lebih berat pada instansi maupun perusahaan saja, tidak pada masyarakat menengah ke bawah.
Masalah lain yang timbul di Balikpapan adalah perhatian terhadap kebutuhan stadion dan rumah sakit umum daerah. “Untuk stadion memang pada akhirnya Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menganggarkan dengan pola tahun jamak. Namun memang perlu dikawal agar benar-benar teranggarkan dengan baik dan tepat sasaran,†tegas Kasriyah.
Sedangkan di Penajam dan PPU petani meminta komitmen pemerintah terhadap anggaran pertanian yang saat ini masih jauh dari ideal. Tak heran program swasembada beras sulit tercapai.
Anggota Komisi III itu menuturkan jika pemerintah mau memberikan perhatian khusus pada anggaran pertanian, tidak hanya membuat provinsi ini mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri, melainkan juga memberikan pondasi ekonomi di masa depan.
“Infrastruktur badan jalan berstatus milik provinsi dan pusat di perbatasan Kaltim – Kalsel masih dalam kondisi memprihatinkan. Padahal merupakan akses jalan utama satu-satunya. Tentu sangat mengganggu arus perniagaan,†beber Kasriyah.
Kasriyah berharap Pemprov Kaltim mempercepat penanganan perbaikan jalan yang rusak parah dan benar-benar menuntut perhatian ekstra pengguna jasa jalan itu dan meningkatkan kualitas jalan agar tidak mudah rusak. (Humas DPRD kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014