Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan yang telah dilakukan selama ini secara umum mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pembangunan tersebut juga menimbulkan kesenjangan, baik antarkawasan, antarkota, kecamatan dan antarkelompok.
Padahal tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai. Sebab tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.
Demikian diungkapkan Anggota DPRD Kaltim Veridiana Wang. Politikus PDIP ini mengatakan, pemerataan pembangunan di setiap daerah sangat perlu agar pertumbuhan di segala bidang pun dapat merata.
“Pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah pedalaman maupun perbatasan. Sebab bagaimanapun juga daerah tersebut masih bagian dari Indonesia dan Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat di daerah. Jangan biarkan mereka berteriak-teriak,
sementara pemerintah seakan menutup mata dengan kondisi yang ada. Masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan. Jika bicara infrastruktur, jelas ada kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah pelosok,†ucapnya.
Ia melanjutkan anggaran pembangunan untuk pedalaman dan perbatasan masih sangat minim. “Jujur saja masalah anggaran saya katakan minim sekali. Seharusnya pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman sudah bisa di maksimalkan. Namun inilah yang menjadi kendala,†katanya.
Veridiana mencontohkan daerah Mahakam Hulu yang merupakan kabupaten baru di Kalimantan Timur. Kondisinya masih jauh dari pemerataan pembangunan. Masalah transportasi menjadi kendala utama masyarakat di daerah tersebut.
“Bayangkan saja untuk menempuh perjalanan ke Makaham Hulu harus mengunakan speed boat yang biayanya sangat mahal, antara Rp 1 juta hingga 4 juta sekali jalan. Itu semua disebabkan jalan darat tidak bisa dilewati karena kondisinya tidak layak. Belum lagi masalah fasilitas lainnya. Masyarakat di sana hanya bermimpi untuk bisa menikmati listrik yang memadai. Lampu menyala dari pukul 6 sore hingga 12 malam saja,†kata Veridiana.
Melihat kondisi yang ada, anggota parlemen dari Komisi III ini pun berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
“Pemerintah harus bersikap adil daerah pedalaman dan perbatasan. Kebutuhan pembangunan di Mahakam Hulu saja diperlukan sekitar Rp 800 miliar. Kendala itulah yang membuat pembangunan wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan masih tersendat,†kritiknya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Padahal tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai. Sebab tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.
Demikian diungkapkan Anggota DPRD Kaltim Veridiana Wang. Politikus PDIP ini mengatakan, pemerataan pembangunan di setiap daerah sangat perlu agar pertumbuhan di segala bidang pun dapat merata.
“Pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah pedalaman maupun perbatasan. Sebab bagaimanapun juga daerah tersebut masih bagian dari Indonesia dan Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat di daerah. Jangan biarkan mereka berteriak-teriak,
sementara pemerintah seakan menutup mata dengan kondisi yang ada. Masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan. Jika bicara infrastruktur, jelas ada kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah pelosok,†ucapnya.
Ia melanjutkan anggaran pembangunan untuk pedalaman dan perbatasan masih sangat minim. “Jujur saja masalah anggaran saya katakan minim sekali. Seharusnya pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman sudah bisa di maksimalkan. Namun inilah yang menjadi kendala,†katanya.
Veridiana mencontohkan daerah Mahakam Hulu yang merupakan kabupaten baru di Kalimantan Timur. Kondisinya masih jauh dari pemerataan pembangunan. Masalah transportasi menjadi kendala utama masyarakat di daerah tersebut.
“Bayangkan saja untuk menempuh perjalanan ke Makaham Hulu harus mengunakan speed boat yang biayanya sangat mahal, antara Rp 1 juta hingga 4 juta sekali jalan. Itu semua disebabkan jalan darat tidak bisa dilewati karena kondisinya tidak layak. Belum lagi masalah fasilitas lainnya. Masyarakat di sana hanya bermimpi untuk bisa menikmati listrik yang memadai. Lampu menyala dari pukul 6 sore hingga 12 malam saja,†kata Veridiana.
Melihat kondisi yang ada, anggota parlemen dari Komisi III ini pun berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
“Pemerintah harus bersikap adil daerah pedalaman dan perbatasan. Kebutuhan pembangunan di Mahakam Hulu saja diperlukan sekitar Rp 800 miliar. Kendala itulah yang membuat pembangunan wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan masih tersendat,†kritiknya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014