Nunukan (ANTARA Kaltim) - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur Hj Sri Ayu Astuti Suhaemi mengatakan, seorang wartawan harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugas peliputan.
"Para wartawan dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Seorang wartawan harus memiliki akuntabilitas dalam melakukan peliputan dan membuat berita sesuai aturan yang berlaku," ujar dia di Nunukan, Minggu.
Ia mengatakan, pers profesional adalah pers yang bertanggungjawab (press profesional is a press responsible). Artinya dalam menjalankan tugasnya bersikap obyektif dalam analisanya dan keluar dari bias atau prasangka pribadi (refrain from personal biases of prejudices) sesuai pasal 5 ayat (1) UU Pers.
Sri Ayu Astuti Suhaemi yang pernah menjadi reporter TVRI Kaltim ini mengatakan, bahwa wartawan harus memiliki kecerdasan dan kehati-hatian dalam menulis berita dengan mengedepankan berita yang sifatnya informatif dan benar yang bertumpu pada konsep pemberitaan yang berimbang atau "cover both side".
Dia mengatakan, wartawan juga harus memiliki kompetensi, kejujuran dan integritas yang tinggi terhadap profesinya yang berdasar pada kepentingan publik, akuntabel dan etika.
"Sebab perlu dipahami bersama, wartawan merupakan penentu peradaban yang mengemban amanat publik yang berkeadilan dan kebenaran," kata Sri Ayu Astuti Lestari yang juga menjabat Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Badan Nasional Pemberantasan Teroris (BNPT).
"Jadi wartawan harus menegakkan akuntabilitas sesuai hak-hak yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat secara umum, bangsa dan negara," katanya.
Hanya saja, kata dia, fungsi wartawan sebagai media "work" sampai sekarang belum berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan kompetensi yang belum merata akibat sistem rekruitmen yang sekadar memenuhi persyaratan.
Persoalan yang dihadapi saat ini, kata dia, adalah pengelola media belum memperhatikan benar masalah kesejahteraan bagi pekerjanya (wartawan) sehingga akuntabilitas masih sulit diwujudkan sesuai apa yang diamanahkan UU Pers tersebut, tegasnya.
Ia mengatakan lagi akibat belum adanya ketegasan terhadap kesejahteraannya, maka fungsi idealisme wartawan terbelenggu yang berdampak pada pendapat yang mendepankan "bad news" dan kadangkala mengabaikan "good news". (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Para wartawan dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Seorang wartawan harus memiliki akuntabilitas dalam melakukan peliputan dan membuat berita sesuai aturan yang berlaku," ujar dia di Nunukan, Minggu.
Ia mengatakan, pers profesional adalah pers yang bertanggungjawab (press profesional is a press responsible). Artinya dalam menjalankan tugasnya bersikap obyektif dalam analisanya dan keluar dari bias atau prasangka pribadi (refrain from personal biases of prejudices) sesuai pasal 5 ayat (1) UU Pers.
Sri Ayu Astuti Suhaemi yang pernah menjadi reporter TVRI Kaltim ini mengatakan, bahwa wartawan harus memiliki kecerdasan dan kehati-hatian dalam menulis berita dengan mengedepankan berita yang sifatnya informatif dan benar yang bertumpu pada konsep pemberitaan yang berimbang atau "cover both side".
Dia mengatakan, wartawan juga harus memiliki kompetensi, kejujuran dan integritas yang tinggi terhadap profesinya yang berdasar pada kepentingan publik, akuntabel dan etika.
"Sebab perlu dipahami bersama, wartawan merupakan penentu peradaban yang mengemban amanat publik yang berkeadilan dan kebenaran," kata Sri Ayu Astuti Lestari yang juga menjabat Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Badan Nasional Pemberantasan Teroris (BNPT).
"Jadi wartawan harus menegakkan akuntabilitas sesuai hak-hak yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat secara umum, bangsa dan negara," katanya.
Hanya saja, kata dia, fungsi wartawan sebagai media "work" sampai sekarang belum berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan kompetensi yang belum merata akibat sistem rekruitmen yang sekadar memenuhi persyaratan.
Persoalan yang dihadapi saat ini, kata dia, adalah pengelola media belum memperhatikan benar masalah kesejahteraan bagi pekerjanya (wartawan) sehingga akuntabilitas masih sulit diwujudkan sesuai apa yang diamanahkan UU Pers tersebut, tegasnya.
Ia mengatakan lagi akibat belum adanya ketegasan terhadap kesejahteraannya, maka fungsi idealisme wartawan terbelenggu yang berdampak pada pendapat yang mendepankan "bad news" dan kadangkala mengabaikan "good news". (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014