Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik dan mendukung gerakan pangan murah serentak nasional yang digagas Badan Pangan Nasional dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia Tahun 2023.

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan secara nasional tercatat ada 421 titik di 38 provinsi dan 262 kabupaten/kota se Indonesia untuk pelaksanaan gerakan pangan murah.

“Gerakan pangan murah serentak sedang berjalan di Kaltim. Sejak Senin, 16 hingga 17 Oktober 2023. Puncaknya, dilaksanakan di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Namun demikian, seluruh kabupaten dan kota juga melaksanakan, kecuali Mahakam Ulu,” ucap Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Kantor Gubernur Kaltim, Senin.

Ia menjelaskan gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia tahun 2023, dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Ketersediaan (stok) dan pasokan di Kaltim dinilai masih aman, terutama beras. Bahkan, Kaltim juga mendapatkan bantuan pasokan beras," kata Sri Wahyuni.

Untuk komoditas lainnya seperti perikanan juga terpenuhi. Tak terkecuali kebutuhan sembako lainnya dan Pemprov Kaltim tetap berkoordinasi dengan Bulog.

“Alhamdulillah, hingga saat ini pangan di Kaltim dalam kondisi aman,” katanya.

Sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian, agar seluruh daerah mengintervensi pengendalian pangan. Bahkan, Pemerintah Pusat mengarahkan bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian pangan.

Dana tersebut, diakui Sekda sudah ada, tetapi Pemprov akan berkoordinasi dan perlu masukkan dari berbagai pihak untuk menggunakannya.

Sehingga, ketika dana itu digunakan, maka harus dikomunikasikan dengan Tim Pengendali Inflasi agar tepat sasaran, termasuk intervensi dalam bentuk apa yang akan dilakukan.

"Daerah boleh intervensi pengendalian pangan dengan menggunakan BTT. Tentunya, bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi daerah seperti Bank Indonesia maupun BPS," ujarnya.

Sesuai informasi Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, posisi pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung baik daripada daerah lain. Kondisi tersebut disebabkan adanya pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pewarta: Arumanto

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023