Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan pembangunan ekonomi hijau di provinsi itu pada kegiatan forum internasional mobilisasi pendanaan iklim yang dilaksanakan di Palais des Nations Building E Room XXII, Jenewa, Swiss.
"Konsistensi terhadap komitmen pembangunan hijau di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2008 hingga saat ini dan masa depan," kata Isran Noor dalam keterangan yang diterima di Samarinda, Rabu.
Kegiatan internasional dengan tema "Mobilization of Climate Finance for Accelerating Climate Actions” itu dilaksanakan atas kerja sama Permanent Mission of The Republic of Indonesia Geneva, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan United Nations The Joint SDG Fund.
Dalam ajang itu Gubernur Isran Noor didaulat sebagai salah satu pembicara.
Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Febryan A Ruddyard membuka acara diskusi tersebut dan dipandu moderator Richatd Bridle (Senior Policy Advisor International Institute for Suistanable Development/IISD).
Gubernur Isran mengemukakan ide awal pembangunan hijau dituangkan dalam RPJMD Kaltim 2008-2013, dan diperkuat dengan deklarasi Kaltim Green atau Kaltim Hijau pada 2010.
Pelaksanaan program lingkungan tersebut sebagai implementasi program green growth compact (GGC), hingga terbitnya peraturan daerah Kaltim nomor 7 tahun 2019 tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Serta implementasi program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).
“Untuk program FCPF-CF telah ditandatangani Letter of Intent (LoI) pada 20 September 2017 dengan target penurunan emisi karbon sebesar 22 juta ton CO2eq selama lima tahun (2020-2024)," katanya.
Gubernur menambahkan bahwa Kaltim telah menerima pembayaran berbasis kinerja atau result based payment (RBP) berbasis yurisdiksi berupa insentif dari negara donor melalui Bank Dunia sebesar USD20,9 juta atau sekitar Rp313 miliar.
“Program penurunan emisi melalui dana Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund, merupakan bagian dari upaya Kaltim dalam melakukan percepatan pelaksanaan green economy untuk transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur Isran Noor didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Ujang Rachmad dan Staf Khusus Gubernur bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Stefi Hakim.
Pembicara lainnya yang hadir baik secara daring maupun luring, yaitu Dirjen PPI Kementerian LHK Laksmi Dewanthi, Kepala Sekretariat Joint SDG Fund PBB Lisa Kurbiel, Manager Program UN-REDD Steve Swan dan Head of Central African Forest Initiative (CAFI) Berta Pesti.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Konsistensi terhadap komitmen pembangunan hijau di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2008 hingga saat ini dan masa depan," kata Isran Noor dalam keterangan yang diterima di Samarinda, Rabu.
Kegiatan internasional dengan tema "Mobilization of Climate Finance for Accelerating Climate Actions” itu dilaksanakan atas kerja sama Permanent Mission of The Republic of Indonesia Geneva, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan United Nations The Joint SDG Fund.
Dalam ajang itu Gubernur Isran Noor didaulat sebagai salah satu pembicara.
Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Febryan A Ruddyard membuka acara diskusi tersebut dan dipandu moderator Richatd Bridle (Senior Policy Advisor International Institute for Suistanable Development/IISD).
Gubernur Isran mengemukakan ide awal pembangunan hijau dituangkan dalam RPJMD Kaltim 2008-2013, dan diperkuat dengan deklarasi Kaltim Green atau Kaltim Hijau pada 2010.
Pelaksanaan program lingkungan tersebut sebagai implementasi program green growth compact (GGC), hingga terbitnya peraturan daerah Kaltim nomor 7 tahun 2019 tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Serta implementasi program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).
“Untuk program FCPF-CF telah ditandatangani Letter of Intent (LoI) pada 20 September 2017 dengan target penurunan emisi karbon sebesar 22 juta ton CO2eq selama lima tahun (2020-2024)," katanya.
Gubernur menambahkan bahwa Kaltim telah menerima pembayaran berbasis kinerja atau result based payment (RBP) berbasis yurisdiksi berupa insentif dari negara donor melalui Bank Dunia sebesar USD20,9 juta atau sekitar Rp313 miliar.
“Program penurunan emisi melalui dana Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund, merupakan bagian dari upaya Kaltim dalam melakukan percepatan pelaksanaan green economy untuk transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur Isran Noor didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Ujang Rachmad dan Staf Khusus Gubernur bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Stefi Hakim.
Pembicara lainnya yang hadir baik secara daring maupun luring, yaitu Dirjen PPI Kementerian LHK Laksmi Dewanthi, Kepala Sekretariat Joint SDG Fund PBB Lisa Kurbiel, Manager Program UN-REDD Steve Swan dan Head of Central African Forest Initiative (CAFI) Berta Pesti.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023