Samarinda (ANTARA Kaltim) –Ahmad Abdullah memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltim ke Kabupaten Bulungan. Ia didampingi oleh anggota Komisi IV lainnya seperti Masitah, Leliyanti Ilyas, Abdul Djalil Fattah, dan Chairiah Budiman Arifin. Kunjungan tersebut dalam rangka mengetahui apa saja keluhan yang masih jadi kendala pembangunan masyarakat setempat.
“Banyak keluhan terkait bidang pendidikan. Masyarakat setempat meminta ada peningkatan kualitas pendidikan di Bulungan. Harapan mereka, kualitas pendidikan juga sejalan dengan infrastruktur gedung yang memadai. Terutama penerapan kurikulum agar setara dengan daerah lainnya,†papar Masitah, salah satu anggota rombongan Komisi IV.
Selain kualitas pendidikan, keluhan akan distribusi beasiswa juga diutarakan. Hampir semua nama yang sudah tertera untuk menerima beasiswa tak kunjung terealisasi hingga kini. Memang untuk memastikan, Dewan Pendidikan Provinsi Kaltim akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penyaluran dana ke rekening para mahasiswa di Bulungan.
“Tak hanya permasalahan mengenai beasiswa, masih dalam persoalan dana pendidikan, kami menerima laporan bahwa tunjangan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah dijanjikan oleh pemerintah provinsi akan dinaikkan dari tiga ratus ribu rupiah menjadi enam ratus ribu rupiah. Namun sama seperti beasiswa tadi, hingga kini dana tersebut juga belum terealisasikan. Mereka meminta kejelasan dari pemerintah provinsi akan hal tersebut,†paparnya.
Keluhan lainnya, mengenai porsi tenaga PNS di Bulungan. Masitah menyayangkan, tenaga PNS yang diterima di Bulungan hanya beberapa orang. “Walaupun hal ini bukan kewenangan provinsi, namun kami akan usahakan untuk memohon ke pemerintah pusat akan kejelasan hal yang menjadi keluhan masyarakat setempat mengenai jumlah tenaga PNS ini. Apalagi, berdasarkan passing grade. Bukan dari kriteria yang sesuai dengan daerah,†ucapnya.
Disebutkan Masitah sebaiknya khusus untuk daerah yang susah dijangkau seperti Bulungan penempatan PNS harusnya memprioritaskan warga yang berdomisili di wilayah setempat, agar ke depan tidak muncul permasalahan baru. Seperti tenaga yang ada tidak tahan lalu pergi meninggalkan tugas yang harus diembannya.
“Hal yang tidak diinginkan ini pernah terjadi. Seorang dokter mengisi formasi PNS di wilayah pedalaman mengalami ketertinggalan pesawat. Lalu sesampainya di daerah tersebut, dokter tadi kaget dengan keadaan yang berbeda. Dengan kata lain tidak terbiasa, akhirnya tentu saja pekerjaan menjadi terbengkalai dan sebagainya. Hal ini perlu dievaluasi kembali, jangan sampai kejadian tersebut terjadi di wilayah pedalaman yang seharusnya mendapat perhatian lebih malah mendapat kejadian yang tidak diinginkan seperti itu,†ucap Masitah miris. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Banyak keluhan terkait bidang pendidikan. Masyarakat setempat meminta ada peningkatan kualitas pendidikan di Bulungan. Harapan mereka, kualitas pendidikan juga sejalan dengan infrastruktur gedung yang memadai. Terutama penerapan kurikulum agar setara dengan daerah lainnya,†papar Masitah, salah satu anggota rombongan Komisi IV.
Selain kualitas pendidikan, keluhan akan distribusi beasiswa juga diutarakan. Hampir semua nama yang sudah tertera untuk menerima beasiswa tak kunjung terealisasi hingga kini. Memang untuk memastikan, Dewan Pendidikan Provinsi Kaltim akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penyaluran dana ke rekening para mahasiswa di Bulungan.
“Tak hanya permasalahan mengenai beasiswa, masih dalam persoalan dana pendidikan, kami menerima laporan bahwa tunjangan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah dijanjikan oleh pemerintah provinsi akan dinaikkan dari tiga ratus ribu rupiah menjadi enam ratus ribu rupiah. Namun sama seperti beasiswa tadi, hingga kini dana tersebut juga belum terealisasikan. Mereka meminta kejelasan dari pemerintah provinsi akan hal tersebut,†paparnya.
Keluhan lainnya, mengenai porsi tenaga PNS di Bulungan. Masitah menyayangkan, tenaga PNS yang diterima di Bulungan hanya beberapa orang. “Walaupun hal ini bukan kewenangan provinsi, namun kami akan usahakan untuk memohon ke pemerintah pusat akan kejelasan hal yang menjadi keluhan masyarakat setempat mengenai jumlah tenaga PNS ini. Apalagi, berdasarkan passing grade. Bukan dari kriteria yang sesuai dengan daerah,†ucapnya.
Disebutkan Masitah sebaiknya khusus untuk daerah yang susah dijangkau seperti Bulungan penempatan PNS harusnya memprioritaskan warga yang berdomisili di wilayah setempat, agar ke depan tidak muncul permasalahan baru. Seperti tenaga yang ada tidak tahan lalu pergi meninggalkan tugas yang harus diembannya.
“Hal yang tidak diinginkan ini pernah terjadi. Seorang dokter mengisi formasi PNS di wilayah pedalaman mengalami ketertinggalan pesawat. Lalu sesampainya di daerah tersebut, dokter tadi kaget dengan keadaan yang berbeda. Dengan kata lain tidak terbiasa, akhirnya tentu saja pekerjaan menjadi terbengkalai dan sebagainya. Hal ini perlu dievaluasi kembali, jangan sampai kejadian tersebut terjadi di wilayah pedalaman yang seharusnya mendapat perhatian lebih malah mendapat kejadian yang tidak diinginkan seperti itu,†ucap Masitah miris. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014