Sangatta (ANTARA Kaltim)- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengusulkan pemilihan kepala daerah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota digelar serentak untuk efisien anggaran dan menghindari konflik di masyarakat.
"Sebagai Ketum Apkasi dan pribadi, saya lebih setuju Pilkada bupati dan wali kota itu digelar serentak di masing-masing provinsi," katanya di Sangatta, Kamis.
Ia mengatakan, kalau Pilkada bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota digelar serentak di masing-masing provinsi, itu biayanya akan lebih murah KPU akan lenih ringan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Saya yakin banyak elemen masyarakat yang menginginkan Pilkada ini dilaksanakan serentak di masing-masing provinsi. Kalau Pilkada serentak di seluruh Indonesia itu masih relatif sulit diwujudkan, tapi kalau di masing-masing provinsi bisa dilakukan," ujarnya.
Dia mengatakan, usulan Apkasi untuk diadakannya Pilkada serentak untuk bupati dan wali kota itu bisa diwujudkan usai Pilpres 2014 dengan lebih dulu mengubah Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ketika ditanya soal adanya langkah-langkah beberapa tokoh nasional dan elemen masyarakat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu serentak, Isran mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk mengusulkan sesuatu kepada MK.
"Soal itu merupakan hak setiap warga negara, tetapi setuju atau tidak itu merupakan kewenangan MK. Kalau saya menginginkan Pemilu dan Pilkada di Indonesia kedepan harus lebih baik dan berkualitas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Sebagai Ketum Apkasi dan pribadi, saya lebih setuju Pilkada bupati dan wali kota itu digelar serentak di masing-masing provinsi," katanya di Sangatta, Kamis.
Ia mengatakan, kalau Pilkada bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota digelar serentak di masing-masing provinsi, itu biayanya akan lebih murah KPU akan lenih ringan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Saya yakin banyak elemen masyarakat yang menginginkan Pilkada ini dilaksanakan serentak di masing-masing provinsi. Kalau Pilkada serentak di seluruh Indonesia itu masih relatif sulit diwujudkan, tapi kalau di masing-masing provinsi bisa dilakukan," ujarnya.
Dia mengatakan, usulan Apkasi untuk diadakannya Pilkada serentak untuk bupati dan wali kota itu bisa diwujudkan usai Pilpres 2014 dengan lebih dulu mengubah Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ketika ditanya soal adanya langkah-langkah beberapa tokoh nasional dan elemen masyarakat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu serentak, Isran mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk mengusulkan sesuatu kepada MK.
"Soal itu merupakan hak setiap warga negara, tetapi setuju atau tidak itu merupakan kewenangan MK. Kalau saya menginginkan Pemilu dan Pilkada di Indonesia kedepan harus lebih baik dan berkualitas. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014