Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim telah dinobatkan sebagai daerah peringkat pertama kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi, pada perhelatan APBD Award 2023 di Mercure Convention Centre Ancol, Kamis lalu.
"Ini tidak lepas dari peran semua pihak, dari peran para pembayar pajak, peran Bapenda sebagai pemungut pajak, dan ada peran DPRD Kaltim yang memiliki andil membuat regulasi dan menyosialisasikan Perda tentang pajak," kata Samsun di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan, sebelumnya dirinya dalam penyebarluasan Peraturan Daerah ke-3, tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, beberapa waktu lalu di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencatat sejumlah keluhan warga terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Lanjutnya, ada pun keluhan masyarakat tersebut tentang sulitnya perpanjangan pajak lima tahunan, karena luas jangkauan wilayah di Kukar, ada masyarakat yang jauh sekali untuk mengakses pembayaran dalam hal cek fisik kendaraan.
"Kita berharap ada pola-pola kemudahan diberikan oleh pihak berwenang, agar masyarakat kita yang ingin membayar pajak benar-benar dipermudah, memang untuk pembayaran pajak lima tahun sekali, harus melakukan cek fisik,' terangnya.
Diakuinya bahwa pihak Bapenda sudah memberikan kemudahan, jika kendaraan yang dipakai rusak, masyarakat diperbolehkan untuk membawa kertas yang digunakan untuk menggosok nomor rangka kendaraan.
Kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah terkait alur pembayaran memang belum sepenuhnya diketahui masyarakat, sehingga memang harus disosialisasikan ke semua lapisan, agar nantinya realisasi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bisa meningkat.
"Hal ini harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat, sehingga program dan langkah pemerintah yang baik dapat tersampaikan langsung kepada warga Kaltim," ujar Samsun. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Ini tidak lepas dari peran semua pihak, dari peran para pembayar pajak, peran Bapenda sebagai pemungut pajak, dan ada peran DPRD Kaltim yang memiliki andil membuat regulasi dan menyosialisasikan Perda tentang pajak," kata Samsun di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan, sebelumnya dirinya dalam penyebarluasan Peraturan Daerah ke-3, tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, beberapa waktu lalu di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencatat sejumlah keluhan warga terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Lanjutnya, ada pun keluhan masyarakat tersebut tentang sulitnya perpanjangan pajak lima tahunan, karena luas jangkauan wilayah di Kukar, ada masyarakat yang jauh sekali untuk mengakses pembayaran dalam hal cek fisik kendaraan.
"Kita berharap ada pola-pola kemudahan diberikan oleh pihak berwenang, agar masyarakat kita yang ingin membayar pajak benar-benar dipermudah, memang untuk pembayaran pajak lima tahun sekali, harus melakukan cek fisik,' terangnya.
Diakuinya bahwa pihak Bapenda sudah memberikan kemudahan, jika kendaraan yang dipakai rusak, masyarakat diperbolehkan untuk membawa kertas yang digunakan untuk menggosok nomor rangka kendaraan.
Kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah terkait alur pembayaran memang belum sepenuhnya diketahui masyarakat, sehingga memang harus disosialisasikan ke semua lapisan, agar nantinya realisasi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bisa meningkat.
"Hal ini harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat, sehingga program dan langkah pemerintah yang baik dapat tersampaikan langsung kepada warga Kaltim," ujar Samsun. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023