Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) Ricky Perdana Gozali mengatakan, sinergi dan inovasi pemerintah dengan berbagai pihak terkait, merupakan kunci utama untuk mewujudkan ketahanan pangan.
"Sinergi dan inovasi kebijakan oleh pemerintah, selain menjadi kunci ketahanan pangan juga mampu menjadi penyelamat ekonomi dari risiko krisis, sehingga hal ini menjadi penekanan semua pihak," ujar Ricky di Samarinda, Jumat.
Selama ini BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota telah melakukan hal itu, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Kegiatan ini bahkan dilakukan bukan hanya di wilayah Kaltim, tapi hingga Regional Kalimantan seperti yang dilakukan pada akhir 2022, karena disadari bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis Kaltim didatangkan dari luar daerah, sehingga hubungan dengan berbagai pihak harus dikuatkan.
GNPIP Regional Kalimantan lalu, lanjutnya, mengedepankan inovasi pengembangan modernisasi pertanian mulai dari hulu hingga hilir yang harus saling terkoneksi, sehingga hal mampu mempercepat akses, menekan harga, hingga menaikkan nilai tambah.
Kegiatan tersebut juga untuk mendorong optimalisasi produksi pangan dalam jangka menengah dan jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional seiring Ibu Kota Negara (IKN) yang mulai 2024 mendatang pindah ke Kalimantan.
Ketika IKN pindah, pasti diimbangi dengan adanya urbanisasi penduduk, yakni diprediksi akan ada sekitar 1,9 juta penduduk baru selain penduduk Kaltim, sehingga bertambahnya penduduk yang cukup besar tersebut dipastikan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan.
Hal lain yang dilakukan untuk ketahanan pangan sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan, bahkan BI seluruh Kalimantan telah menginisiasi pembangunan ekonomi hijau, seperti pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan sekaligus untuk menyejahterakan masyarakat.
Pengelolaan sumber daya alam, kata Ricky, harus diarahkan sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, terutama berkaitan dengan karakteristik lingkungan di Kaltim.
Pembangunan ekonomi hijau erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni untuk mencapai keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Sinergi dan inovasi kebijakan oleh pemerintah, selain menjadi kunci ketahanan pangan juga mampu menjadi penyelamat ekonomi dari risiko krisis, sehingga hal ini menjadi penekanan semua pihak," ujar Ricky di Samarinda, Jumat.
Selama ini BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota telah melakukan hal itu, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Kegiatan ini bahkan dilakukan bukan hanya di wilayah Kaltim, tapi hingga Regional Kalimantan seperti yang dilakukan pada akhir 2022, karena disadari bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis Kaltim didatangkan dari luar daerah, sehingga hubungan dengan berbagai pihak harus dikuatkan.
GNPIP Regional Kalimantan lalu, lanjutnya, mengedepankan inovasi pengembangan modernisasi pertanian mulai dari hulu hingga hilir yang harus saling terkoneksi, sehingga hal mampu mempercepat akses, menekan harga, hingga menaikkan nilai tambah.
Kegiatan tersebut juga untuk mendorong optimalisasi produksi pangan dalam jangka menengah dan jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional seiring Ibu Kota Negara (IKN) yang mulai 2024 mendatang pindah ke Kalimantan.
Ketika IKN pindah, pasti diimbangi dengan adanya urbanisasi penduduk, yakni diprediksi akan ada sekitar 1,9 juta penduduk baru selain penduduk Kaltim, sehingga bertambahnya penduduk yang cukup besar tersebut dipastikan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan.
Hal lain yang dilakukan untuk ketahanan pangan sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan, bahkan BI seluruh Kalimantan telah menginisiasi pembangunan ekonomi hijau, seperti pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan sekaligus untuk menyejahterakan masyarakat.
Pengelolaan sumber daya alam, kata Ricky, harus diarahkan sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, terutama berkaitan dengan karakteristik lingkungan di Kaltim.
Pembangunan ekonomi hijau erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni untuk mencapai keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023