Nunukan (ANTARA Kaltim) - Salah satu kewajiban kabupaten/kota adalah memaksimalkan penggunaan alokasi bantuan anggaran dari APBD Kaltim. Apabila hingga akhir waktu daya serap belum maksimal maka konsekuensinya alokasi anggaran tahun mendatang bisa dipangkas karena dinilai tidak mampu.
Kabupaten Nunukan adalah satu satu kabupaten yang perlu mendapatkan acungan jempol dan baik menjadi contoh bagi daerah lainnya. Pemkab Nunukan berani mengambil konsekeansi dengan tidak mengajukan usulan bantuan anggaran di APBD Perubahan karena belum program sebelumnya tak terealisasi maksimal.
Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengatakan Pemkab Nunukan menerima bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur pada 2013 sebesar Rp 109 miliar yang terdiri dari 22 kegiatan dengan 6 SKPD pelaksana.
“Kami akui kalau hingga saat ini realisasi fisik masih 62, 65 persen dan keuangan 31, 30 persen. Itu yang menjadi alasan Pemkab Nunukan tidak mengusulkan bantuan anggaran ke provinsi karena fokus dengan penyelesaian yang ada,†tutur Tommy pada rapat evaluasi dan monitoring Komisi Gabungan DPRD Kaltim ke Pemkab Nunukan, Jumat (15/11).
Menurutnya, penyerapan hingga November masih rendah bukan karena kelalaian dalam pelaksanaan. Tetapi lebih pada banyaknya kontraktor pemenang tender yang mundur karena tidak bisa memasukan alat dikarenakan letak geografis yang rumit. Tetapi, setelah bisa teratasi, proses pembangunannya tergolong lancar.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi Gabungan DPRD Kaltim Arsyad Thalib mengakui ada beberapa kemajuan pelaksanaan program kegiatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi Pemkab Nunukan dengan tidak mengajukan anggaran ke provinsi.
Kendati demikian, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki secepatnya, karena jika dilihat secara keseluruhan daya serap APBD memang masih rendah. Olehnya harus segera dicarikan solusi.
“Batas waktu realisasi fisik hanya menyisakan satu bulan. Oleh sebab itu harus segera dikejar dengan tidak melewatkan kualitas. Segera lakukan evaluasi guna mencapai target yang diinginkan,†tegas Arsyad didampingi Ahmad Abdullah, Yefta Berto, Lelyanti Ilyas, Syarif Almahdali, Rakhmad Majid Gani, dan lainnya.
Wilayah perbatasan, juga jadi bahan masukan dari rombongan ini. Yefta Berto mengkritisi alokasi anggaran untuk perbatasan masih sangat minim dan jauh dari ideal. Akibatnya warga perbatasan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga tak heran jika warga perbatasan merasa mereka tak pernah diperhatikan oleh pemerintah mereka sendiri.
“Sudah anggarannya minim, realisasinya hampir tidak ada. Ini merupakan persoalan besar dan dituntut untuk segera diselesaikan, karena tidak boleh ada beda perlakuan antara warga pedalaman dan perbatasan dengan warga lainnya di republik ini,†kata Yefta. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kabupaten Nunukan adalah satu satu kabupaten yang perlu mendapatkan acungan jempol dan baik menjadi contoh bagi daerah lainnya. Pemkab Nunukan berani mengambil konsekeansi dengan tidak mengajukan usulan bantuan anggaran di APBD Perubahan karena belum program sebelumnya tak terealisasi maksimal.
Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengatakan Pemkab Nunukan menerima bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur pada 2013 sebesar Rp 109 miliar yang terdiri dari 22 kegiatan dengan 6 SKPD pelaksana.
“Kami akui kalau hingga saat ini realisasi fisik masih 62, 65 persen dan keuangan 31, 30 persen. Itu yang menjadi alasan Pemkab Nunukan tidak mengusulkan bantuan anggaran ke provinsi karena fokus dengan penyelesaian yang ada,†tutur Tommy pada rapat evaluasi dan monitoring Komisi Gabungan DPRD Kaltim ke Pemkab Nunukan, Jumat (15/11).
Menurutnya, penyerapan hingga November masih rendah bukan karena kelalaian dalam pelaksanaan. Tetapi lebih pada banyaknya kontraktor pemenang tender yang mundur karena tidak bisa memasukan alat dikarenakan letak geografis yang rumit. Tetapi, setelah bisa teratasi, proses pembangunannya tergolong lancar.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi Gabungan DPRD Kaltim Arsyad Thalib mengakui ada beberapa kemajuan pelaksanaan program kegiatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi Pemkab Nunukan dengan tidak mengajukan anggaran ke provinsi.
Kendati demikian, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki secepatnya, karena jika dilihat secara keseluruhan daya serap APBD memang masih rendah. Olehnya harus segera dicarikan solusi.
“Batas waktu realisasi fisik hanya menyisakan satu bulan. Oleh sebab itu harus segera dikejar dengan tidak melewatkan kualitas. Segera lakukan evaluasi guna mencapai target yang diinginkan,†tegas Arsyad didampingi Ahmad Abdullah, Yefta Berto, Lelyanti Ilyas, Syarif Almahdali, Rakhmad Majid Gani, dan lainnya.
Wilayah perbatasan, juga jadi bahan masukan dari rombongan ini. Yefta Berto mengkritisi alokasi anggaran untuk perbatasan masih sangat minim dan jauh dari ideal. Akibatnya warga perbatasan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga tak heran jika warga perbatasan merasa mereka tak pernah diperhatikan oleh pemerintah mereka sendiri.
“Sudah anggarannya minim, realisasinya hampir tidak ada. Ini merupakan persoalan besar dan dituntut untuk segera diselesaikan, karena tidak boleh ada beda perlakuan antara warga pedalaman dan perbatasan dengan warga lainnya di republik ini,†kata Yefta. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013