Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) punya peran strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia.
"Dengan adanya UU Nomor 6/2014 tentang Desa ada kebijakan pemberian Dana Desa dari pusat secara berkelanjutan ke desa, melalui dana ini kepala desa punya harkat dan martabat untuk memberdayakan dan menggerakkan ekonomi masyarakat desa," kata Isran Noor dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Minggu.
Isran Noor menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apdesi Kalimantan Timur yang diketuai Somali, di Balikpapan, Kaltim, pada Sabtu (17/12).
Orang nomor satu di Bumi Etam itu menyambut baik pelantikan dan pengukuhan serta berharap pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, Isran yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, mengharapkan Dana Desa tidak disetop untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Dana Desa harus tetap lanjut sehingga pemerintah desa bisa turut membantu pemerintah daerah maupun pusat mendukung pembangunan bangsa dan negara serta daerah," harap Isran.
Menurutnya, Apdesi merupakan organisasi profesi sebagai wadah kepala desa memperjuangkan hak-hak desa, masyarakat desa dan anggotanya harus diisi kepala desa aktif.
"Karena itu, perlu dukungan pusat dalam hal pembiayaannya," jelas Isran Noor.
Selain itu, Apdesi juga diharapkan bisa mengikuti dinamika perkembangan yang dihadapi dalam negeri maupun luar negeri.|
"Apdesi juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan nasional," kata Isran.
Dalam kesempatan itu pula Gubernur Isran berpesan, dalam memperjuangkan hak-hak desa agar disampaikan secara santun dan mengedepankan norma etika.
Isran mengakui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara masih dirasa belum berpihak kepada daerah, sehingga terjadi kesenjangan antardaerah (Jawa dan di luar Jawa).
"Jika dilihat dari urusannya, daerah sampai ke desa lebih banyak melaksanakan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan," jelasnya membeberkan.
Pelantikan dan pengukuhan DPD Apdesi Kaltim dilakukan Ketua Umum DPP Apdesi, Surtawijaya dan dirangkai pelaksanaan Rakornas Apdesi yang dihadiri peserta dari seluruh Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Dengan adanya UU Nomor 6/2014 tentang Desa ada kebijakan pemberian Dana Desa dari pusat secara berkelanjutan ke desa, melalui dana ini kepala desa punya harkat dan martabat untuk memberdayakan dan menggerakkan ekonomi masyarakat desa," kata Isran Noor dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Minggu.
Isran Noor menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apdesi Kalimantan Timur yang diketuai Somali, di Balikpapan, Kaltim, pada Sabtu (17/12).
Orang nomor satu di Bumi Etam itu menyambut baik pelantikan dan pengukuhan serta berharap pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, Isran yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, mengharapkan Dana Desa tidak disetop untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Dana Desa harus tetap lanjut sehingga pemerintah desa bisa turut membantu pemerintah daerah maupun pusat mendukung pembangunan bangsa dan negara serta daerah," harap Isran.
Menurutnya, Apdesi merupakan organisasi profesi sebagai wadah kepala desa memperjuangkan hak-hak desa, masyarakat desa dan anggotanya harus diisi kepala desa aktif.
"Karena itu, perlu dukungan pusat dalam hal pembiayaannya," jelas Isran Noor.
Selain itu, Apdesi juga diharapkan bisa mengikuti dinamika perkembangan yang dihadapi dalam negeri maupun luar negeri.|
"Apdesi juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan nasional," kata Isran.
Dalam kesempatan itu pula Gubernur Isran berpesan, dalam memperjuangkan hak-hak desa agar disampaikan secara santun dan mengedepankan norma etika.
Isran mengakui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara masih dirasa belum berpihak kepada daerah, sehingga terjadi kesenjangan antardaerah (Jawa dan di luar Jawa).
"Jika dilihat dari urusannya, daerah sampai ke desa lebih banyak melaksanakan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan," jelasnya membeberkan.
Pelantikan dan pengukuhan DPD Apdesi Kaltim dilakukan Ketua Umum DPP Apdesi, Surtawijaya dan dirangkai pelaksanaan Rakornas Apdesi yang dihadiri peserta dari seluruh Indonesia.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022