Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim memberi target kepada timnya agar mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 12,83 persen pada tahun 2024 nanti.
“Program ini menjadi perhatian serius dan diperlukan kerja keras secara bersama-sama untuk mencapai target tersebut,” kata Hadi Mulyadi di Samarinda, Selasa.
Hadi mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota agar membentuk TPPS di wilayahnya hingga tingkat kelurahan/desa sehingga aksi nyata penurunan stunting berjalan terpadu dengan hasil yang maksimal.
“Untuk mencapai target diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak, salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor sejak dari intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix,” ujarnya.
Angka stunting di Kaltim, lanjut Hadi, sudah berkurang hingga enam persen. Dan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kaltim berada di bawah rata-rata nasional.
“Angka prevalensi stunting pada tahun 2021 lalu berdasarkan data SSGI telah mencapai 22,8 persen, lebih rendah dari nasional 24,4 persen,” jelasnya.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 capaian indikator kinerja utama pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak dilahirkan 2,51, dengan ASFR 15-19 tahun atau jumlah perempuan yang melahirkan di usia 15-19 tahun sebesar 19,7 per 1.000 kelahiran.
Kemudian, angka prevalensi kontrasepsi modern (MCPR) tercapai 53,50 persen, dengan kesertaaan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tercapai 23,3 persen.
Pasangan usia subur yang tidak terlayani sebesar 22 persen dikarenakan akses yang sulit di wilayah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Jumlah kampung KB di Kaltim sudah terbentuk sejumlah 299 Kampung KB, dengan 11 diantaranya telah menjadi Kampung KB percontohan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
“Program ini menjadi perhatian serius dan diperlukan kerja keras secara bersama-sama untuk mencapai target tersebut,” kata Hadi Mulyadi di Samarinda, Selasa.
Hadi mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota agar membentuk TPPS di wilayahnya hingga tingkat kelurahan/desa sehingga aksi nyata penurunan stunting berjalan terpadu dengan hasil yang maksimal.
“Untuk mencapai target diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak, salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor sejak dari intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix,” ujarnya.
Angka stunting di Kaltim, lanjut Hadi, sudah berkurang hingga enam persen. Dan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kaltim berada di bawah rata-rata nasional.
“Angka prevalensi stunting pada tahun 2021 lalu berdasarkan data SSGI telah mencapai 22,8 persen, lebih rendah dari nasional 24,4 persen,” jelasnya.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 capaian indikator kinerja utama pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak dilahirkan 2,51, dengan ASFR 15-19 tahun atau jumlah perempuan yang melahirkan di usia 15-19 tahun sebesar 19,7 per 1.000 kelahiran.
Kemudian, angka prevalensi kontrasepsi modern (MCPR) tercapai 53,50 persen, dengan kesertaaan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tercapai 23,3 persen.
Pasangan usia subur yang tidak terlayani sebesar 22 persen dikarenakan akses yang sulit di wilayah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Jumlah kampung KB di Kaltim sudah terbentuk sejumlah 299 Kampung KB, dengan 11 diantaranya telah menjadi Kampung KB percontohan.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022