Nunukan (ANTARA Kaltim) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI menegaskan pemerintah pusat selalu berkomitmen membangun wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, termasuk di wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia.
Deputi Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Dr Ir Suprayoga Hadi di Nunukan, Rabu, menjelaskan, pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal termasuk pulau-pulau kecil terluar telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
"Komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal termasuk pulau-pulau kecil terluar," ucap Suprayoga saat rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah perbatasan di Nunukan.
Ia menegaskan pula bahwa Presiden RI senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk pro aktif dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.
Menurut dia, pembangunan di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat membutuhkan dua pendekatan yakni keamanan dan kesejahteraan yang merata.
"Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat demi mempertahankan kedaulatan negara dan peningkatan kesejahteraan yang merata," ujar dia.
Suprayoga menyatakan, mengenai komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat perwujudan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal tidak perlu diragukan lagi.
Oleh karena itu, sebut dia, tidak boleh membiarkan adanya disparitas oleh masyarakat di wilayah perbatasan agar kesejahteraan sosial ekonomi dapat lebih maju dan berkembang secara adil dan merata.
Selain itu, demi menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara maka harus melakukan dua pendekatan yakni keamanan dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Berkaitan dengan pola pendekatan itu, Kementerian PDT RI telah merumuskan kebijakan dan berkoordinasi dengan seluruh lembaga atau kementerian terkait pembangunan wilayah tertinggal/perbatasan untuk menemukan pola lain yang lebih tepat dengan kondisi geografis perbatasan.
Pemerintah pusat, kata Suprayoga, tetap bertanggungjawab terhadap keamanan di wilayah perbatasan tetapi kemajuan pembangunan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nunukan Kalimantan Utara, Drs Basri mengungkapkan, melalui rapat koordinasi yang dimotori Kementerian PDT RI ini menjadi ajang menyatukan visi dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Deputi Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Dr Ir Suprayoga Hadi di Nunukan, Rabu, menjelaskan, pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal termasuk pulau-pulau kecil terluar telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
"Komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal termasuk pulau-pulau kecil terluar," ucap Suprayoga saat rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah perbatasan di Nunukan.
Ia menegaskan pula bahwa Presiden RI senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk pro aktif dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.
Menurut dia, pembangunan di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat membutuhkan dua pendekatan yakni keamanan dan kesejahteraan yang merata.
"Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat demi mempertahankan kedaulatan negara dan peningkatan kesejahteraan yang merata," ujar dia.
Suprayoga menyatakan, mengenai komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat perwujudan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal tidak perlu diragukan lagi.
Oleh karena itu, sebut dia, tidak boleh membiarkan adanya disparitas oleh masyarakat di wilayah perbatasan agar kesejahteraan sosial ekonomi dapat lebih maju dan berkembang secara adil dan merata.
Selain itu, demi menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara maka harus melakukan dua pendekatan yakni keamanan dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Berkaitan dengan pola pendekatan itu, Kementerian PDT RI telah merumuskan kebijakan dan berkoordinasi dengan seluruh lembaga atau kementerian terkait pembangunan wilayah tertinggal/perbatasan untuk menemukan pola lain yang lebih tepat dengan kondisi geografis perbatasan.
Pemerintah pusat, kata Suprayoga, tetap bertanggungjawab terhadap keamanan di wilayah perbatasan tetapi kemajuan pembangunan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nunukan Kalimantan Utara, Drs Basri mengungkapkan, melalui rapat koordinasi yang dimotori Kementerian PDT RI ini menjadi ajang menyatukan visi dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013