Samarinda (ANTARA Kaltim) - Akibat banyaknya laporan masyarakat tentang tidak transparannya distribusi beasiswa Kaltim Cemerlang yang anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka Komisi IV DPRD Kaltim segera memanggil pejabat terkait di Dinas Pendidikan Kaltim.
Hampir semua anggota dewan yang terjun ke lapangan mendapat keluhan yang sama terkait beasiswa," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Mudiyat Noor di Samarinda, Senin.
Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, illmu pengetahuan, dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan dan peranan wanita, transmigrasi, museum, cagar budaya dan kepariwisataan, dalam waktu dekat menilai perlu melakukan pertemuan dengan pemerintah melalui instansi yang membidangi guna mendapatkan konfirmasi.
Persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah banyak siswa-mahasiswa dengan kelengkapan berkas dan nilai yang cukup tinggi di atas standar justru tidak dapat. Mereka mengklaim ada beberapa penerima beasiswa dengan nilai di bawah standar," kata Mudiyat.
Menurut dia, persoalan ini terus mencuat di masyarakat selama beberapa tahun terakhir, sehingga merasa cukup penting untuk menindaklanjuti agar tidak terulang.
"Harus diakui di kala semakin tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, membuat banyak para orang tua menginginkan pemerintah dapat memberikan perhatian dengan meringankan beban kebutuhan bagi anak mereka,` kata Mudiyat.
Dalam pertemuan nanti, Komisi IV DPRD Kaltim akan menggali sejumlah informasi penting terkait beasiswa. Lebih dari itu yang paling penting adalah bagaimana mekanismenya, mulai pendaftaran hingga proses pencairan dengan diperkuat sejumlah data-data, katanya.
Ditambahkannya, dewan sebagaimana masyarakat menginginkan agar proses penjaringan beasiswa benar-benar objektif dan terbuka, dan dapat diketahui oleh semua orang sehingga meminimalkan hal-hal yang tidak dinginkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hampir semua anggota dewan yang terjun ke lapangan mendapat keluhan yang sama terkait beasiswa," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Mudiyat Noor di Samarinda, Senin.
Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, illmu pengetahuan, dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan dan peranan wanita, transmigrasi, museum, cagar budaya dan kepariwisataan, dalam waktu dekat menilai perlu melakukan pertemuan dengan pemerintah melalui instansi yang membidangi guna mendapatkan konfirmasi.
Persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah banyak siswa-mahasiswa dengan kelengkapan berkas dan nilai yang cukup tinggi di atas standar justru tidak dapat. Mereka mengklaim ada beberapa penerima beasiswa dengan nilai di bawah standar," kata Mudiyat.
Menurut dia, persoalan ini terus mencuat di masyarakat selama beberapa tahun terakhir, sehingga merasa cukup penting untuk menindaklanjuti agar tidak terulang.
"Harus diakui di kala semakin tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, membuat banyak para orang tua menginginkan pemerintah dapat memberikan perhatian dengan meringankan beban kebutuhan bagi anak mereka,` kata Mudiyat.
Dalam pertemuan nanti, Komisi IV DPRD Kaltim akan menggali sejumlah informasi penting terkait beasiswa. Lebih dari itu yang paling penting adalah bagaimana mekanismenya, mulai pendaftaran hingga proses pencairan dengan diperkuat sejumlah data-data, katanya.
Ditambahkannya, dewan sebagaimana masyarakat menginginkan agar proses penjaringan beasiswa benar-benar objektif dan terbuka, dan dapat diketahui oleh semua orang sehingga meminimalkan hal-hal yang tidak dinginkan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013