Penajam (ANTARA Kaltim) - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengevaluasi penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dinilai salah sasaran.
Kepala Disnakersos Kabupaten Penajam Paser Utara, Arnold Wayong, Selasa mengatakan, evaluasi itu dilakukan karena berdasarkan laporan dari lapangan, penyaluran dana BLSM yang sudah diterima sebagian masyarakat tidak mampu terdapat salah sasaran.
“Kami sudah terima laporan ada warga yang hidupnya berkecukupan tetapi dapat BLSM, sementara warga yang benar-benar tak mampu malah tidak dapat,†katanya.
Masalah penyaluran BLSM salah sasaran tersebut kata Arnold sudah disampaikan dalam rapat bersama Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Dinsos Pemrov) Kaltim.
Salah sasaran dalam penyaluran BLSM itu menurut dia karena data yang dijadikan pedoman penyaluran dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data yang kami terima itu data BPS yang diambil pada 2011 lalu,†ungkapnya.
Tentu saja, lanjut Arnold, setiap tahun pasti ada perubahan taraf hidup warga.
Untuk itu, menurut Arnold harus dilakukan evaluasi penyaluran BLSm tersebut, dan evaluasi akan dilakukan bersama Dinsos Kaltim.
“Solusinya kami akan gelar musyawarah desa atau kelurahan. Bagi warga tidak mampu yang tadinya tidak dapat BLSM akan diberi rekomendasi dari hasil musyawarah itu supaya dapat BLSM,†jelasnya.
Penyaluran dana BLSM bagi warga tidak mampu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang jumlahnya sekitar 10.000 jiwa lebih, dengan alokasi anggaran BLSM dari pemerintah pusat berkisar Rp1,5 miliar lebih, sampai saat ini masih berlangsung di masing-masing kantor pos di empat kecamatan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala Disnakersos Kabupaten Penajam Paser Utara, Arnold Wayong, Selasa mengatakan, evaluasi itu dilakukan karena berdasarkan laporan dari lapangan, penyaluran dana BLSM yang sudah diterima sebagian masyarakat tidak mampu terdapat salah sasaran.
“Kami sudah terima laporan ada warga yang hidupnya berkecukupan tetapi dapat BLSM, sementara warga yang benar-benar tak mampu malah tidak dapat,†katanya.
Masalah penyaluran BLSM salah sasaran tersebut kata Arnold sudah disampaikan dalam rapat bersama Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Dinsos Pemrov) Kaltim.
Salah sasaran dalam penyaluran BLSM itu menurut dia karena data yang dijadikan pedoman penyaluran dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data yang kami terima itu data BPS yang diambil pada 2011 lalu,†ungkapnya.
Tentu saja, lanjut Arnold, setiap tahun pasti ada perubahan taraf hidup warga.
Untuk itu, menurut Arnold harus dilakukan evaluasi penyaluran BLSm tersebut, dan evaluasi akan dilakukan bersama Dinsos Kaltim.
“Solusinya kami akan gelar musyawarah desa atau kelurahan. Bagi warga tidak mampu yang tadinya tidak dapat BLSM akan diberi rekomendasi dari hasil musyawarah itu supaya dapat BLSM,†jelasnya.
Penyaluran dana BLSM bagi warga tidak mampu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang jumlahnya sekitar 10.000 jiwa lebih, dengan alokasi anggaran BLSM dari pemerintah pusat berkisar Rp1,5 miliar lebih, sampai saat ini masih berlangsung di masing-masing kantor pos di empat kecamatan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013