Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Aswin menegaskan, Pemprov Kaltim meyakini keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Aswin mengatakan konsep dan tujuan utama dibangun IKN adalah akan memberikan manfaat yang positif bagi rakyat Kaltim maupun Kalimantan serta wilayah Indonesia Timur.
“Menempatkan Kota Balikpapan dan Samarinda sebagai daerah penyangga sangat penting bagi perkembangan pembangunan IKN. Karena itu, banyak manfaatnya ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN, salah satunya pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bergerak di Indonesia wilayah Timur,” kata HM Aswin ketika menerima kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam RI yang dipimpin Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa.
Kehadiran pertinggi Kemenko Polhukam tersebut didampingi, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Brigjen TNI Suteikno Suleman dan Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Marsma TNI Andy M Taufik.
Menurut Aswin, pertumbuhan ekonomi dinilai akan merata ketika IKN sukses terbangun di wilayah Kaltim.
Sementara, strategi menempatkan tiga kota, yakni IKN, Balikpapan dan Samarinda dinilai sangat penting yang diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi secara integral di Indonesia Timur.
Selain itu, keberadaan IKN sebagai pemicu memperkuat rantai domestik di Kaltim maupun Indonesia. Bahkan, Provinsi Kaltim sudah mengintegrasikan IKN dalam RPJMD dan RKPD.
“Kita harapkan RTRW Provinsi Kaltim maupun dua kabupaten (Kukar dan PPU) dapat segera diselesaikan dan ditandatangani Presiden. Termasuk, Pemprov Kaltim juga telah menerbitkan Pergub tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga,” jelasnya.
Karena itu, kenapa diterbitkan Pergub, agar lahan tersebut tidak diganggu oleh siapa saja, sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan IKN.
"Artinya, tidak terganggu oleh spekulan tanah yang banyak menjamur ketika IKN ditetapkan," pungkasnya.
Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi menjelaskan, tujuan kunjungannya ingin mengetahui kesiapan Kaltim sebagai IKN.
"Karena itu, diperlukan pendataan bagaimana kondisi wilayah dan keamanan di daerah," ujarnya.
Hadir, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. Tampak juga hadir Plt Bupati PPU H Hamdan dan Sekda Kukar H Sunggono.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
Aswin mengatakan konsep dan tujuan utama dibangun IKN adalah akan memberikan manfaat yang positif bagi rakyat Kaltim maupun Kalimantan serta wilayah Indonesia Timur.
“Menempatkan Kota Balikpapan dan Samarinda sebagai daerah penyangga sangat penting bagi perkembangan pembangunan IKN. Karena itu, banyak manfaatnya ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN, salah satunya pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bergerak di Indonesia wilayah Timur,” kata HM Aswin ketika menerima kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam RI yang dipimpin Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa.
Kehadiran pertinggi Kemenko Polhukam tersebut didampingi, Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Brigjen TNI Suteikno Suleman dan Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Marsma TNI Andy M Taufik.
Menurut Aswin, pertumbuhan ekonomi dinilai akan merata ketika IKN sukses terbangun di wilayah Kaltim.
Sementara, strategi menempatkan tiga kota, yakni IKN, Balikpapan dan Samarinda dinilai sangat penting yang diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi secara integral di Indonesia Timur.
Selain itu, keberadaan IKN sebagai pemicu memperkuat rantai domestik di Kaltim maupun Indonesia. Bahkan, Provinsi Kaltim sudah mengintegrasikan IKN dalam RPJMD dan RKPD.
“Kita harapkan RTRW Provinsi Kaltim maupun dua kabupaten (Kukar dan PPU) dapat segera diselesaikan dan ditandatangani Presiden. Termasuk, Pemprov Kaltim juga telah menerbitkan Pergub tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga,” jelasnya.
Karena itu, kenapa diterbitkan Pergub, agar lahan tersebut tidak diganggu oleh siapa saja, sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan IKN.
"Artinya, tidak terganggu oleh spekulan tanah yang banyak menjamur ketika IKN ditetapkan," pungkasnya.
Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi menjelaskan, tujuan kunjungannya ingin mengetahui kesiapan Kaltim sebagai IKN.
"Karena itu, diperlukan pendataan bagaimana kondisi wilayah dan keamanan di daerah," ujarnya.
Hadir, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. Tampak juga hadir Plt Bupati PPU H Hamdan dan Sekda Kukar H Sunggono.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022