Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menyebutkan demo 11 April oleh sejumlah mahasiswa di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) di depan Kantor DPRD Kaltim berjalan kondusif.
"Alhamdulillah semua berjalan lancar berkat kerja sama seluruh pihak, terutama rekan-rekan mahasiswa yang demo ini merupakan orang-orang intelektual yang berkomitmen sama dengan kita untuk tetap menjaga kondusifitas dalam penyampaian aspirasi," kata Ary di Samarinda, Senin.
Ary menyatakan, sedikitnya ada 800 personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan. Awalnya hanya 400 personil diturunkan, kemudian ditambah 50 persen hingga jumlahnya sebanyak 800 personel.
Hal itu katanya, melihat perkembangan situasi di lapangan yaitu naiknya jumlah aksi demo, jadi dilakukan tambah pasukan agar pelayanan dalam pengamanan betul-betul maksimal dan masyarakat atau rekan-rekan mahasiswa terlayani dengan baik.
Menurut Ary , kondusifitas tersebut bisa terwujud karena pada prinsipnya pihaknya membangun komunikasi intens serta komitmen dengan mahasiswa. Selain itu anggota DPRD Kaltim juga turut berpartisipasi menanggapi aspirasi rekan-rekan mahasiswa.
Tak hanya itu, kondusifitas semakin terlihat setelah peserta aksi selesai melakukan demo melakukan kegiatan bersih-bersih dengan memungut sampah di sekitar lokasi demo.
"Kebersihan sebagian dari iman, kemudian saat ini bulan suci Ramadhan dimana setiap amal atau kegiatan baik yang kita lakukan dilipatgandakan pahalanya," ujar Ary.
Lanjutnya, mumpumg anggota banyak diajak melakukan sedikit kebaikan dengan bersih-bersih.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang menemui para pendemo menyatakan memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa yang melakukan aksi demo di halaman gedung DPRD Kaltim.
"Tuntutan itu sudah kita tanda tangani bersama. Segera dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke DPR RI," tegasnya.
Sekadar diketahui mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menyampaikan tiga tuntutan, diantaranya menolak dan membatalkan kenaikan BBM, menolak dan membatalkan kenaikan PPN serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022